Revisi Ripparda Berau Jadi Bagian Transisi Tambang ke Wisata

TANJUNG REDEB - Pariwisata menjadi salah satu sektor yang terus berubah dan memiliki banyak dinamika. Untuk itu, dalam pengembangannya pun perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Kabupaten Berau yang saat ini dalam masa transisi dari tambang ke sektor wisata juga mengalami dinamika bahkan perubahan, sehingga perlu juga dilakukan penyesuaian regulasi. 

Salah satunya yakni dengan melakukan revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Berau. Revisi ini juga perlu dilakukan karena perlu adanya pengintegrasian dengan potensi Geopark Sangkulirang Mangkalihat, yang sekarang ini sedang proses untuk menuju Geopark Nasional.

"Selain itu, juga mempersiapkan Kabupaten Berau sebagai beranda utama pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra Ibu Kota Negara Nusantara," ujar Kepala Dinas Pariwisata Yudha Budi Santosa dalam rakor pembangunan dan pengembangan pariwisata tahun 2026, di ruang RPJPD BAPPERIDA, Rabu (12/8).

Pelaksanaan rapat ini juga dianggap mendesak karena untuk menyelaraskan seluruh lintas sektor yang ada, mulai dari seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, kecamatan, bahkan desa dan kelurahan, termasuk juga mitra-mitra kerja seperti PHRI, perbankan, dunia usaha, dan semua stakeholder yang terkait.

Tujuan dari diadakannya rapat ini adalah sebagai forum yang strategis, untuk memaparkan dari tim ahli draft awal revisi Ripparda Berau yang mengusung tema Sustainable Water-Based Tourism. Sekaligus juga menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pariwisata nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan yang menjadi tujuan adalah untuk mendapatkan masukan akhir, dan penyamaan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan terhadap substansi draft akhir revisi Ripparda. 

Yang tak kalah penting, adalah membangun kolaborasi pentahelix antara pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, masyarakat, akademisi, dan seluruh media, termasuk juga ekosistem pariwisata yang ada di Kabupaten Berau.

Bupati Berau Sri Juniarsih yang membuka rakor juga menyebut betapa pentingnya rakor karena Berau saat ini sedang merencanakan arah pembangunan Kabupaten Berau di masa saat ini dan akan datang.

"Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025–2029 bahwa pariwisata adalah merupakan salah satu sektor unggulan daerah yang saat ini kita sudah mulai bergerak bertransisi, dan saya sangat mengharapkan bahwa pengembangannya sudah sangat baik. Tentu harus lebih serius, fokus, terencana, terpadu, dan berkelanjutan," tegas Sri Juniarsih.

Di samping itu, kata dia, revisi juga diperlukan karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang memaksa pemerintah daerah untuk lebih kreatif untuk dapat menghasilkan sumber-sumber pendapatan daerah, pendapatan asli daerah kita, pendapatan asli kampung.

"Kalau boleh saya bilang, di tengah efisiensi saat ini saya bersyukur kita dikurangi tunjangan kinerja daerah dan DBH. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita selalu diberi dari pemerintah pusat, kita tidak pernah berpikir kita memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Hal itu selalu kita kesampingkan. Kita tidak pernah serius. Nah, saat ini DBH boleh dibilang tidak banyak, TKD apalagi. Kita harus lebih serius mengangkat potensi sumber daya pariwisata," pungkasnya. (mel/nk/adv)