TANJUNG REDEB – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun 2027 diprediksi mengalami penurunan. Pemkab Berau mulai mengencangkan ikat pinggang. Tak dapat dipungkiri, banyak program terpaksa harus dihentikan di tengah jalan, hingga kondisi keuangan kembali mencukupi.
"Kita juga berpikir
untuk hal ini. Tapi pemerintah daerah sudah ada pengeluaran tetap dan wajib
yang harus dikeluarkan setiap tahun anggarannya. Jadi itu akan tetap
dilakukan," ujar Wakil Bupati Berau Gamalis ketika dikonfirmasi tentang
hal ini.
Namun, kata dia, dengan proyeksi
pendapatan daerah yang melemah, pemerintah daerah kini mengarahkan kebijakan
anggaran pada penguatan belanja wajib serta pelayanan dasar, sementara sejumlah
program pembangunan yang dinilai belum mendesak berpeluang ditunda.
"Ini juga bagian
dari upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah di tengah keterbatasan ruang
anggaran yang ada. Seluruh usulan pembangunan tetap akan masuk dalam daftar
perencanaan, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah," imbuhnya.
Berdasarkan gambaran
awal, pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan mengalami penurunan. Di saat
yang sama, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban rutin yang tidak bisa
dikurangi seperti belanja pegawai, pelayanan publik, serta program-program yang
sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Kondisi tersebut membuat
ruang gerak anggaran untuk sektor pembangunan menjadi semakin terbatas. Karena
itu, pemerintah daerah dituntut lebih ketat dalam menentukan prioritas, agar
pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.
“Kita harus realistis.
Setelah kewajiban yang sifatnya mengikat dipenuhi, sisa anggaran untuk
pembangunan tidak terlalu besar. Jadi harus benar-benar dipilah mana yang
paling prioritas,” kata Gamalis.
Ia tidak menampik bahwa
keterbatasan anggaran ini berpotensi memengaruhi sejumlah rencana pembangunan
daerah, termasuk rehabilitasi gedung, pematangan lahan, hingga pengadaan kantor
sementara melalui sistem sewa.
Namun, penundaan tersebut bukan berarti menghapus kebutuhan pembangunan, melainkan penyesuaian terhadap kondisi fiskal agar pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada jalur yang sehat. Di sisi lain, Pemkab Berau juga terus berupaya memperkuat kapasitas pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperluas koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membuka peluang dukungan pembiayaan.
Sementara itu, Sekretaris
Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, juga sering menyampaikan di berbagai
forum, jika kebijakan efisiensi yang ada membuat pemerintah daerah lebih
selektif dalam menyusun anggaran program.
Proyeksi penurunan APBD
Berau pada 2027 dipastikan akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan,
termasuk pembangunan fisik. Sebelumnya, APBD Berau tercatat sebesar Rp 5,25
triliun pada 2025 dan turun menjadi Rp 3,4 triliun pada 2026. Tren penurunan
tersebut diperkirakan berlanjut pada 2027. (mel/nk/ADV)
