Wabup Berau Minta Perusahaan Reklamasi Lahan Pascatambang dengan Program Kemiri Sunan

TANJUNG REDEBRatusan lubang tambang bekas galian batu bara mengepung Berau. Bahkan ada yang terbuka dan elevasinya lebih rendah dari permukaan air Sungai Kelay, memicu kekhawatiran ancaman bencana lingkungan. Hal ini mendorong Pemkab Berau untuk lebih tegas kepada perusahaan yang beroperasi di Berau.

"Suka tidak suka, mau tidak mau, kita melihat Kabupaten Berau hari ini adalah sebuah kabupaten yang sedang dikepung oleh tambang. Kalau ini terus kita biarkan, insyaallah Berau akan hilang. Berau akan musnah dikepung oleh lubang-lubang tambang. Pertanyaannya sekarang, kalau sudah bumi itu kita lubangi, mampukah kita menutupnya?, ujar Gamalis saat bertemu para perwakilan perusahaan tambang di Berau, di ruang Sangalaki Setkab Berau, Selasa (21/7/2026).

Dikatakannya, dirinya pun terkejut mendapati lubang tambang yang terlihat di sisi sebelah Teluk Bayur saja, tapi lama-lama merembet dan sebentar lagi ke Tanjung Batu. Bahkan lubang sebesar gunung itu, tak mungkin mampu ditutup.

"Hari ini kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Regulasi pun sudah tidak di kita, pengawasan tidak di kita. Revegetasi pun sudah di pusat. Lalu Kabupaten Berau ini seperti anak yang sedang menunggu nasib. Mau diapakan?," ungkapnya.

Dengan pemangkasan dana bagi hasil dimana tadinya berharap struktur APBD Berau salah satunya di katrol dari bagi hasil salah satunya tambang, tak dapat diharapkan lagi. Hanya UMKM dan sektor pariwisata yang bisa digenjot, yang belum tentu juga bisa mengcover semuanya.

Di depan para perwakilan pengusaha tambang, Gamalis meminta agar solusi reklamasi lahan pasca tambang yang diberikan oleh Duta Besar Seychelles bisa dijalankan. Tawaran untuk merehabilitasi lubang-lubang tambang yang ada, yang tidak mungkin tidak mampu ditutup, tentu menjadi kesempatan yang sangat bagus. 

"Terkait dengan lingkungan, insyaallah kalau itu kita lakukan maka krisis lingkungan dapat teratasi. Kemudian ekonomi, dampak ekonomi ini akan terlihat jika perusahaan benar-benar menjalankan program reklamasi itu. Karena antara ekonomi dan rehabilitasi ini sesuatu yang tidak boleh bertentangan, yang harus sejalan," tegasnya.

Program Kemiri Sunan yang ditawarkan oleh Dubes Seychelles pun diharapkan mampu dijalankan oleh setiap perusahaan khususnya yang bergerak di bidang tambang. Terlebih, dari pemaparan yang dijelaskan memberikan banyak keuntungan tak hanya bagi pemilik lahan tetapi juga masyarakat.

"Kita harapkan bisa berjalan di Berau. Banyak keuntungan yang tak hanya sekadar untuk mereklamasi lahan pascatambang, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Berau," tutupnya. (mel/nk/ADV)