Proyeksi PAD 2027 Rp1,3 Triliun, DPRD Samarinda Dorong Optimalisasi Potensi Daerah

SAMARINDAPemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menaikkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan APBD 2027 menjadi sekitar Rp1,3 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp100 miliar dari proyeksi awal yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,2 triliun.

Secara keseluruhan, RAPBD Kota Samarinda tahun anggaran 2027 diproyeksikan berada di kisaran Rp3,3 triliun. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring proses pembahasan antara Pemkot Samarinda dan DPRD.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mengatakan pembahasan RAPBD 2027 saat ini masih berfokus pada kemampuan pendapatan daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD mengingat adanya tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Harus jelas dulu PAD-nya, apalagi terkait dengan tekanan fiskal. TKD berkurang karena dana bagi hasil dari pusat. Sehingga kita harus tetap survive dengan mengoptimalisasi potensi-potensi PAD,” kata Arif.

Arif mengungkapkan, DPRD sebelumnya mendorong agar PAD Samarinda dapat diarahkan hingga Rp1,5 triliun. Sementara dalam pemaparan awal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), proyeksi PAD berada di kisaran Rp1,2 triliun.

Dalam proses pembahasan, Pemkot kemudian menyatakan kesanggupan meningkatkan proyeksi PAD menjadi sekitar Rp1,3 triliun. DPRD menyambut kenaikan tersebut karena tambahan pendapatan dapat memperluas ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan.

“Naik itu supaya terpacu, supaya kita juga ada kegiatan, ada proyek untuk masyarakat, apakah infrastruktur dan yang lainnya. Cuma saya ingatkan, jangan sampai kenaikan PAD itu menekan warga,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan pihaknya menyambut positif dorongan DPRD untuk meningkatkan target PAD. Namun, kenaikan tersebut harus dibarengi dengan kerja keras untuk menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah tersedia.

“Saya positif bersama Pak Wawali menyambut usulan itu. Betul juga teman-teman DPRD itu kerja dulu yang keras, kerja dulu yang hebat, baru nanti kita evaluasi bareng-bareng,” jelasnya.

Andi Harun menjelaskan, total RAPBD Samarinda 2027 masih diproyeksikan sekitar Rp3,3 triliun. Angka tersebut belum final dan penyusunannya tetap mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 serta arahan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran.

“RAPBD Kota Samarinda tahun 2027 masih belum terlalu bergeser dari tahun 2026. Total direncanakan kurang lebih Rp3,3 triliun, belum final,” ujar Andi Harun.

Dari total proyeksi tersebut, pendapatan yang bersumber dari PAD diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan sekitar Rp2,1 triliun. Dengan struktur pendapatan tersebut, belanja daerah juga berada di kisaran Rp3,3 triliun.

Meski target PAD mengalami kenaikan sekitar Rp100 miliar, Andi Harun menegaskan peningkatan pendapatan tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Terlebih, kondisi daya beli masyarakat belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Karena itu, Pemkot Samarinda akan mengutamakan optimalisasi potensi pendapatan yang telah tersedia. Pemerintah tidak ingin peningkatan PAD hanya dilakukan melalui penambahan objek pungutan yang berpotensi membebani masyarakat.

“Selama daya beli masyarakat tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka seluruh beban-beban yang bisa berakibat kepada masyarakat akibat naiknya pendapatan kita harus hindari. Misalnya menaikkan PBB, tidak boleh karena kita harus melihat juga situasi daya beli masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, DPRD kata Arif Kurniawan masih akan mencermati sumber tambahan sekitar Rp100 miliar tersebut. Optimalisasi pajak, retribusi, parkir dan sektor PAD lainnya menjadi bagian yang akan diperhatikan untuk memastikan target Rp1,3 triliun memiliki dasar perhitungan yang realistis.

Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya akan dilanjutkan antara DPRD dan TAPD Pemkot Samarinda untuk menyepakati kemampuan pendapatan daerah dan memastikan struktur belanja. "Agar nantinya mampu menopang program pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," pungkas Arif. (adv)

Penulis: Hairil Riswan