SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengabaikan belanja wajib pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan hak-hak aparatur sipil negara (ASN).
Menurut
Helmi, efisiensi memang diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.
Namun, pemerintah tetap memiliki kewajiban memenuhi hak ASN agar roda
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
"Meski
efisiensi, belanja wajib terhadap ASN tetap tidak boleh dikesampingkan,"
terang Helmi, Selasa (4/8/2026).
Ia
menjelaskan, belanja pegawai merupakan komponen yang bersifat wajib dan harus
dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemenuhan kewajiban tersebut juga
berpengaruh terhadap stabilitas birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik.
Karena
itu, Helmi menilai efisiensi sebaiknya diarahkan pada belanja-belanja yang
kurang prioritas, sementara anggaran yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
dan kewajiban pemerintah tetap dipertahankan.
"Semoga
Pemkot mampu menyusun kebijakan anggaran secara seimbang, jadi target efisiensi
dapat tercapai tanpa mengganggu kinerja aparatur maupun kualitas pelayanan
kepada masyarakat," jelas Helmi.
Helmi
menambahkan, keseimbangan antara efisiensi dan pemenuhan kewajiban pemerintah
menjadi bagian penting dalam pengelolaan APBD.
"Dengan
demikian, penataan anggaran tidak hanya mampu menjaga kondisi keuangan daerah,
tetapi juga memastikan pelayanan publik tetap berlangsung secara optimal,"
ucap Helmi. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
