SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda agar sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dua sektor tersebut dinilai merupakan pelayanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan tidak boleh terdampak keterbatasan fiskal.
Ketua
DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pembahasan arah pembangunan
daerah harus tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat
kualitas pelayanan publik, bukan mengurangi perhatian terhadap sektor-sektor
vital.
"Kesehatan,
pendidikan, kemudian infrastruktur yang memang betul-betul berdampak terhadap
lingkungan masyarakat, itu yang harus diprioritaskan," ujar Helmi, Selasa
(4/8/2026).
Ia
menilai layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas merupakan hak
masyarakat yang harus dijamin pemerintah daerah. Karena itu, alokasi anggaran
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan perlu tetap dipertahankan meski ruang
fiskal semakin terbatas.
Hal
yang sama juga berlaku bagi sektor pendidikan. Helmi menegaskan, peningkatan
kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang akan
menentukan daya saing daerah di masa mendatang. Oleh sebab itu, dukungan
terhadap dunia pendidikan tidak boleh berkurang hanya karena adanya penyesuaian
anggaran.
"Penyusunan
program pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, Setiap kebijakan
yang diambil pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik," jelas Helmi.
Pandangan
itu sendiri sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam
penyusunan APBD 2026 yang memfokuskan belanja pada kebutuhan wajib dan
pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, di tengah menurunnya
kemampuan fiskal akibat kebijakan efisiensi dana transfer pemerintah pusat.
Helmi
berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah kota dapat memastikan pelayanan
dasar tetap berjalan optimal. "Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur
dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat
merasakan manfaatnya," pungkasnya. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
