SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyiapkan dukungan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) untuk memperkuat penanganan stunting dan Gerakan Orang Tua Asuh. Dukungan tersebut diarahkan agar intervensi dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan secara langsung.
Sekretaris
Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan program stunting
membutuhkan dukungan yang berkelanjutan karena persoalan di tingkat keluarga
tidak selalu berkaitan dengan kesehatan. “Kalau anggarannya tidak ada, program
ini tentu sulit berjalan," Rabu (19/8/2026).
Menurutnya,
intervensi stunting perlu melihat kondisi keluarga secara menyeluruh. Persoalan
ekonomi, kondisi tempat tinggal, pendataan, hingga akses terhadap layanan dapat
saling berkaitan dan memengaruhi kondisi anak.
Karena
itu, dukungan melalui pokir diharapkan dapat memperkuat program yang menyentuh
langsung keluarga. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Gerakan Orang Tua
Asuh sebagai bentuk dukungan bagi keluarga yang membutuhkan intervensi.
"Keluarga
yang masuk kategori berisiko membutuhkan pendampingan dan intervensi sesuai
kondisi masing-masing," jelasnya.
Riska
turut mendorong agar penanganan stunting dilakukan secara lintas sektor. Sebab,
persoalan yang ditemukan di lapangan dapat membutuhkan dukungan dari lebih dari
satu perangkat daerah.
Menurut
Riska, keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu menentukan prioritas
program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Penanganan stunting
menjadi salah satu program yang dinilai membutuhkan keberlanjutan tersebut.
Dukungan
pokir dan Gerakan Orang Tua Asuh diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya
memperkuat intervensi di tingkat keluarga. Dengan demikian, program tidak hanya
berorientasi pada penurunan angka stunting, tetapi juga mencegah keluarga
berisiko masuk ke kondisi yang lebih buruk.
"Keberhasilan
penanganan stunting membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, DPRD, kader,
dan masyarakat," pungkasnya. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
