SAMARINDA – Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda resmi diketuk pada angka Rp1,3 triliun untuk Tahun Anggaran 2027, rencananya Pemerintah Kota bakal menggenjot sektor pajak demi mencapai target itu. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, menegaskan sektor pajak dalam PAD harus ditempuh melalui optimalisasi potensi yang sudah ada, bukan dengan menambah beban pajak kepada masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Menurut
Arif Kurniawan, PAD memang menjadi sektor yang cukup penting dalam belanja daerah pasca
berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) ke Kabupaten Kota, karenanya,
optimalisasi pendapatan menjadi hal yang wajar dilakukan.
"Harus
jelas PAD-nya. Apalagi terkait dengan tekanan fiskal, TKD berkurang karena dana
bagi hasil dari pusat. Sehingga kita harus tetap survive dengan
mengoptimalisasi potensi-potensi PAD," kata Arif Kurniawan, Jumat (14/8/2026).
Ia
menjelaskan, DPRD sebelumnya mendorong target PAD berada di kisaran Rp1,5
triliun. Namun, setelah pembahasan berjalan, Pemkot menyanggupi menaikkan
target menjadi sekitar Rp1,3 triliun, meski angka tersebut masih perlu dirinci
sumber penambahannya.
"Naiknya
itu supaya kita terpacu, supaya kita juga ada kegiatan, ada proyek untuk
masyarakat, apakah infrastruktur dan yang lainnya," ujarnya.
Meski
mendukung kenaikan target PAD, Arif Kurniawan mengingatkan Pemkot agar tidak menjadikan
masyarakat sebagai sasaran tambahan beban pajak. Kondisi ekonomi
saat ini masih berat, mulai dari daya beli yang melemah hingga tekanan terhadap
pelaku UMKM.
"PAD
kita naikkan, tapi jangan sampai menekan warga. Warga juga lagi megap-megap,
daya beli, UMKM, kemudian banyak PHK," tegasnya.
Arif Kurniawan mendorong pemerintah lebih mengedepankan intensifikasi dibandingkan
ekstensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Masih banyak
potensi penerimaan yang dapat dimaksimalkan dengan memperbaiki sistem
pengelolaan dan menutup kebocoran.
"Pemkot
harus kreatif. Jangan ekstensifikasi. Yang ada dioptimalkan, kemudian kebocoran
dikurangi, termasuk digitalisasi supaya tidak ada kebocoran," ujarnya.
Salah satu sektor yang disorot Arif ialah pengelolaan parkir. Ia menilai masih terdapat peluang meningkatkan penerimaan daerah dari kantong-kantong parkir yang belum dikelola secara optimal. "Kalau itu dimaksimalkan, masih ada peluang. Parkir itu salah satu yang bisa dimaksimalkan," katanya.
Ia menambahkan, DPRD masih menunggu pemetaan rinci dari pemerintah mengenai sumber tambahan PAD yang akan dikejar. Menurutnya, target yang realistis harus dibangun berdasarkan potensi riil di lapangan. "Agar ruang fiskal daerah dapat bertambah tanpa mengorbankan masyarakat," pungkas legislator PKS tersebut. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
