DPRD Samarinda Prioritaskan Belanja Langsung Sentuh Kepentingan Masyarakat

SAMARINDA –  Arah penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 akan lebih berorientasi pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Langkah tersebut disiapkan DPRD Kota Samarinda sebagai bentuk antisipasi apabila pemerintah pusat kembali menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan hingga kini belum ada kepastian mengenai kemungkinan efisiensi anggaran pada 2027. Namun, menurutnya pemerintah daerah harus menyiapkan skenario sejak awal agar pelaksanaan program prioritas tetap berjalan apabila kebijakan tersebut kembali diberlakukan.

"Kita belum tahu karena itu kebijakan pemerintah pusat. Tapi paling tidak kita harus siap kalau terjadi efisiensi. Oleh karena itu, pembahasan anggaran nanti akan memprioritaskan belanja yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak," katanya.

Helmi menuturkan, pengalaman efisiensi anggaran beberapa waktu lalu menjadi pelajaran penting dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Karena itu, DPRD ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan APBD mendatang. Sebaliknya, belanja yang mendukung pelayanan dasar dan kepentingan umum akan tetap menjadi prioritas.

"Kalau ada belanja yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, tentu akan kita beri masukan kepada pemerintah kota agar bisa dihindari dulu. Fokusnya adalah kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, DPRD berharap kapasitas fiskal Kota Samarinda pada 2027 dapat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, target tersebut tetap harus disusun berdasarkan proyeksi pendapatan yang realistis dan hasil pembahasan bersama pemerintah daerah.

Helmi menegaskan, pembahasan KUA menjadi momentum untuk menyelaraskan antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja daerah sehingga APBD yang dihasilkan benar-benar efektif dan berkelanjutan.

"Harapan kami tentu anggarannya tidak lebih rendah dari tahun kemarin. Kalau bisa memang lebih tinggi, tetapi semua itu nanti harus kita bahas bersama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," pungkasnya. (adv)

Penulis: Hairil Riswan