SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah mulai mengintensifkan proses verifikasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda dengan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam agenda hearing atau Rapat Dengar Pendapat.
Wakil
Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rohim, menjelaskan pemanggilan OPD dilakukan secara
bertahap berdasarkan tema yang selaras dengan tujuan dan sasaran dalam dokumen
LKPJ. Salah satu fokus yang dibahas dalam hearing terbaru adalah terkait Kota
Layak Huni dan sektor infrastruktur.
“Jadi
kami memanggil OPD sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada di LKPJ. Tugas
kami memverifikasi apakah data-data dan klaim yang disampaikan itu benar,
termasuk dari sisi metodologi pengambilan datanya,” ujar Abdul Rohim, Kamis
(16/4/2026)
Rohim
berujar, proses verifikasi tidak hanya dilakukan pada dokumen, tetapi juga akan
dilanjutkan dengan pengecekan langsung di lapangan. Hal ini menurutnya penting
untuk memastikan kesesuaian antara data yang disajikan di atas kertas dengan
kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
Ia
membeberkan, Dalam paparan OPD, disebutkan bahwa capaian target Kota Layak Huni
hampir menyentuh angka sempurna, yakni di kisaran 99 persen. Bahkan, untuk
indikator indeks kepuasan layanan infrastruktur diklaim telah mencapai 100
persen.
Karenanya,
legislator PKS itu menyebut Pansus LKPJ mulai mencermati adanya indikasi
kesenjangan antara angka-angka tersebut dengan realitas di lapangan.
“Yang
dirasakan masyarakat, yang dilihat secara visual, kadang antara angka dengan
fakta di lapangan itu terasa ada gap,” tegasnya.
Ia
mencontohkan, di satu sisi kota diklaim sebagai Kota Layak Huni, namun di sisi
lain masyarakat masih menghadapi persoalan seperti banjir, kebersihan yang
belum optimal, hingga kabel-kabel semrawut yang mengganggu estetika kota.
Meski
demikian, Abdul Rohim menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menarik kesimpulan
akhir. Seluruh temuan yang muncul saat ini masih bersifat sementara dan akan
didalami lebih lanjut.
“Kami
belum bisa menyimpulkan. Ini masih tahap mengumpulkan data, klarifikasi, dan
konfirmasi. Nanti setelah semua OPD dipanggil dan kita lakukan verifikasi
lapangan, baru bisa ditarik kesimpulan di rapat akhir,” pungkasnya. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
