Ketua
Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie.SAMARINDA – Persoalan penerimaan murid baru di Kota Samarinda tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pendaftaran. Tetapi juga menyangkut kesesuaian antara jumlah calon peserta didik dengan kapasitas sekolah tersedia. Ketimpangan daya tampung sekolah harus menjadi persoalan yang diberi perhatian lebih.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan
Syahronny Pasie, mengatakan kondisi ketimpangan daya tampungterlihat di
sejumlah wilayah yang memiliki tingkat persaingan tinggi untuk mendapatkan
bangku sekolah negeri. Salah satunya berada di kawasan Samarinda Ulu.
“Di beberapa wilayah, terutama Samarinda Ulu,
kita melihat persoalan daya tampung ini setiap tahun masih menjadi tantangan.
Masyarakat yang rumahnya relatif dekat dengan sekolah belum tentu bisa diterima
karena jumlah bangkunya memang terbatas,” kata Novan, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi
bagian dari evaluasi pemerintah ketika menyusun kebijakan penerimaan murid
untuk tahun berikutnya. Sebab, persoalan daya tampung tidak dapat sepenuhnya
diselesaikan hanya melalui perubahan teknis dalam proses pendaftaran.
Novan menilai pemerintah perlu memiliki
gambaran yang lebih jelas mengenai persebaran peserta didik dan kapasitas
sekolah di setiap wilayah. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat
kawasan yang mengalami tekanan daya tampung paling tinggi.
“Kalau jumlah calon murid lebih banyak
daripada kapasitas sekolah, tentu akan terjadi persaingan. Karena itu,
pemerintah perlu melihat peta daya tampungnya secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut juga berkaitan
dengan penerapan sistem domisili. Ketika sekolah tertentu berada di kawasan
dengan kepadatan penduduk tinggi, sementara jumlah ruang belajar terbatas,
warga yang tinggal di sekitar sekolah tetap berpotensi tidak mendapatkan
tempat.
Menurut Novan, pemerintah perlu mengevaluasi
pola tersebut agar kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak berhenti
pada pengaturan proses seleksi. Dalam jangka panjang, persoalan kapasitas
sekolah juga harus menjadi perhatian dalam perencanaan pendidikan daerah.
“Jangan sampai persoalan yang sama terus
terjadi setiap tahun. Kalau memang wilayah tertentu kekurangan daya tampung,
itu harus masuk dalam evaluasi dan perencanaan pendidikan,” jelasnya.
Novan berharap perhatian tentang fase SPMB
tidak hanya berputar di pembahasan siapa yang diterima dan siapa tidak
diterima. Namun juga melihat persoalan yang berada di balik keterbatasan
tersebut.
“Kita ingin akses pendidikan ini semakin
merata. Jadi persoalan daya tampung harus dibaca sebagai bagian dari kebutuhan
pendidikan daerah dan dicari solusinya secara bertahap,” pungkas Novan. (adv/hr)
Penulis:
Hairil Riswan
