Efisiensi Anggaran, Pendidikan dan Kesehatan Harus Tetap Diperhatikan

Wakil Ketua , .

SAMARINDA - Keterbatasan anggaran daerah menuntut pemerintah lebih cermat dalam menyusun belanja pembangunan. Namun, di tengah kebutuhan melakukan efisiensi, keberlangsungan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dinilai harus tetap mendapat perhatian, agar masyarakat tidak menanggung dampak dari menyempitnya kemampuan keuangan daerah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, menilai kebijakan efisiensi perlu disertai pertimbangan matang. Terutama terhadap program yang menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat. Penyesuaian anggaran semestinya tidak mengurangi kualitas layanan yang menjadi fondasi kesejahteraan warga.

“Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga keberlangsungannya. Dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah memang perlu melakukan penyesuaian, tetapi jangan sampai masyarakat justru kesulitan mendapatkan pelayanan yang layak,” ujar Arif Kurniawan di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (9/10/2026).

Ia berpandangan, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting yang menentukan kemajuan sebuah kota dalam jangka panjang.

“Misalnya di sektor pendidikan, pemerintah perlu memastikan kegiatan belajar mengajar didukung fasilitas yang memadai dan akses yang dapat dijangkau masyarakat. Di bidang kesehatan, ketersediaan layanan yang mudah diakses menjadi kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup warga,” jelasnya.

Menurut Arif, kedua sektor tersebut memiliki dampak berkelanjutan. Kebijakan yang tepat dalam menjaga kualitas pendidikan akan mendukung lahirnya generasi lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Begitu pula layanan kesehatan yang baik, yang berperan menjaga produktivitas masyarakat.

Karena itu, ia mengingatkan agar penentuan belanja daerah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan jangka pendek. Pemerintah perlu melihat konsekuensi dari setiap keputusan anggaran, termasuk apabila terdapat program pelayanan dasar yang dikurangi atau ditunda pelaksanaannya.

“Jangan hanya melihat berapa anggaran yang bisa dihemat hari ini, tetapi pertimbangkan juga dampaknya bagi masyarakat ke depan. Penghematan harus dilakukan secara terukur, bukan dengan mengorbankan kebutuhan yang menyangkut kualitas hidup warga,” tegasnya.

Arif menambahkan, upaya menjaga pendidikan dan kesehatan tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan pembangunan lainnya. Penataan anggaran tetap diperlukan agar berbagai program dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Proses tersebut harus disertai pemetaan kebutuhan dan evaluasi terhadap manfaat setiap kegiatan,” katanya.

Ia juga menilai koordinasi antara perangkat daerah penting untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif. Perencanaan yang matang dapat membantu pemerintah menghindari kegiatan yang kurang mendesak sekaligus menjaga program pelayanan masyarakat tetap berjalan.

Dalam pandangannya, keberhasilan pemerintah mengelola tekanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghematan yang dicapai. Kemampuan mempertahankan layanan publik yang berkualitas di tengah keterbatasan juga menjadi ukuran penting dari ketepatan kebijakan anggaran.

“Pembangunan pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan masyarakat. Kita ingin Samarinda terus berkembang, tetapi peningkatan pembangunan itu harus berjalan beriringan dengan terjaganya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar yang dibutuhkan warga,” pungkas Arif Kurniawan. (adv/hr)

Penulis: Hairil Riswan