Anggota Komisi II
DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal.SAMARINDA – Pengembangan pariwisata Kota Samarinda dinilai membutuhkan kelembagaan lebih fokus. DPRD Kota Samarinda mengusulkan agar urusan pariwisata di Kota Tepian tidak lagi berada dalam satu kesatuan bersama Disporapar yang juga menangani bidang kepemudaan dan olahraga, tetapi diwujudkan dalam dinas tersendiri.
Anggota
Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mengatakan pemisahan tersebut perlu
dipertimbangkan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pariwisata di Kota
Samarinda. “Menurut saya, pariwisata ini perlu berdiri sendiri supaya
pengembangannya bisa lebih fokus. Kalau masih bergabung dengan kepemudaan dan
olahraga, perhatian terhadap pariwisata bisa terbagi,” ujar Joha Fajar di
Gedung DPRD Kota Samarinda, Jumat (2/10/2026).
Ia
menilai kebutuhan pengelolaan pariwisata semakin besar seiring dengan potensi
destinasi yang dimiliki Samarinda. Karena itu, sektor tersebut membutuhkan
perangkat yang dapat secara khusus menyusun program, mengembangkan destinasi,
sekaligus merancang strategi promosi.
Menurut
Joha, pembentukan perangkat daerah khusus tidak semata-mata berkaitan dengan
perubahan struktur organisasi. Lebih penting adalah memastikan sektor
pariwisata memiliki arah pengembangan yang jelas dan dapat dikelola secara
berkelanjutan. “Samarinda ini ibu kota Kalimantan Timur. Tentunya kita ingin
pariwisatanya juga punya daya tarik dan mampu mendatangkan orang dari luar
daerah,” katanya.
Joha
menyebut pengembangan sektor tersebut membutuhkan ruang yang cukup bagi
pemerintah melahirkan berbagai inovasi. Mulai pengelolaan destinasi,
penyelenggaraan kegiatan wisata, hingga pengembangan kawasan yang memiliki
potensi untuk menjadi tujuan kunjungan.
“Kami
berharap usulan pemisahan urusan pariwisata dapat menjadi pertimbangan
Pemerintah Kota Samarinda menyusun kebijakan kelembagaan ke depan. Perubahan
organisasi dapat dibahas apabila memang diperlukan untuk memperkuat pelayanan dan
pengembangan sektor tertentu,” jelasnya.
Namun,
Joha menegaskan usulan tersebut saat ini masih berupa masukan dari DPRD kepada
pemerintah kota. Pembentukan perangkat daerah baru tetap membutuhkan kajian dan
pembahasan lebih lanjut sesuai kebutuhan organisasi pemerintah daerah.
“Ini
masih menjadi masukan kami kepada pemerintah kota. Harapannya tentu bisa
dipertimbangkan, apakah memang pariwisata perlu ditangani secara lebih khusus
agar potensinya bisa dikembangkan,” pungkas Joha Fajal. (adv/hr)
Penulis: Hairil Riswan
