SAMARINDA – Penurunan anggaran yang dialami sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung sejak 2025 hingga diproyeksikan berlanjut pada 2027, Komisi III DPRD meminta agar kualitas pelayanan dan pembangunan tidak ikut terdampak.
Ketua
Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya telah
menyampaikan sejumlah catatan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Salah satu yang menjadi sorotan ialah
bagaimana dinas tetap mampu menjalankan program secara optimal meski ruang
fiskal semakin terbatas.
"Ya,
tadi kan karena memang efisiensi. Nah, makanya kemarin kita juga meminta agar
optimalisasi anggaran di tengah kondisi efisiensi nanti tidak menurunkan
kinerja. Artinya, kinerja tetap berjalan maksimal walaupun di tengah efisiensi
yang ada," ujar Deni, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya,
efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Justru, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menentukan skala
prioritas sehingga setiap anggaran yang tersedia mampu memberikan manfaat
maksimal.
Ia
menilai optimalisasi program menjadi langkah penting agar pembangunan tetap
berjalan sesuai target. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap
infrastruktur maupun pelayanan publik tetap dapat terpenuhi.
"Kebutuhan
harus diupayakan terpenuhi meski kemampuan keuangan daerah mengalami
penyesuaian," jelas Deni.
Selain
membahas efisiensi anggaran, Komisi III juga memberikan sejumlah catatan
terkait pengawasan terhadap pembangunan di Kota Samarinda. Pengawasan dinilai
harus diperkuat agar setiap program berjalan sesuai ketentuan dan tidak
menimbulkan persoalan baru.
Deni
menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan
program pembangunan, termasuk memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar
efektif dan tepat sasaran. "Yang paling penting itu bagaimana anggaran
yang ada bisa dioptimalkan. Jangan sampai efisiensi justru membuat pelayanan
kepada masyarakat ikut menurun," tutupnya. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
