SAMARINDA – Sangkutan pembayaran proyek tahun anggaran 2025 kepada pihak ketiga akhirnya menemui titik terang setelah Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen segera menyelesaikan pembayaran utang proyek tahun anggaran sebelumnya itu. Langkah tersebut dinilai penting agar beban keuangan daerah tidak berlanjut dan membayangi penyusunan APBD 2027.
Anggota
Komisi III DPRD Kota Samarinda, Moh. Yusrul Hana, mengapresiasi langkah
tersebut dalam wawancara usai kunjungan kerja komisi ke Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR). Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan yang
mengemuka ialah progres penyelesaian kewajiban pemerintah terhadap proyek-proyek
yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya.
"Kami
di Komisi III sangat memberikan apresiasi terhadap komitmen Pak Wali bahwa
utang pada periode 2025 yang belum terbayarkan akan diselesaikan di tahun 2026
ini. Itu tentu menjadi langkah yang sangat baik bagi keberlangsungan
pembangunan di Samarinda," ujar Yusrul, Senin (27/7/2026).
Menurutnya,
berdasarkan penjelasan pemerintah kota, total utang proyek yang masih menjadi
kewajiban mencapai sekitar Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200
miliar berada pada sektor pekerjaan yang ditangani Dinas PUPR.
Yusrul
menilai penyelesaian kewajiban tersebut akan memberikan kepastian bagi para
penyedia jasa konstruksi yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Selain itu,
kebijakan tersebut juga diyakini dapat menjaga kepercayaan mitra kerja
pemerintah terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di Kota Samarinda.
"Harapannya
seluruh kewajiban itu benar-benar bisa diselesaikan pada tahun ini sehingga
tidak membebani APBD 2027. Kita tahu kondisi fiskal sekarang juga tidak mudah
karena adanya efisiensi anggaran dan pemotongan transfer ke daerah,"
katanya.
Ia
menjelaskan, kemampuan keuangan daerah saat ini memang menghadapi tantangan
setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Oleh sebab
itu, penyelesaian utang proyek pada 2026 dinilai menjadi strategi yang tepat
agar pemerintah dapat lebih fokus menjalankan program prioritas pada tahun
anggaran berikutnya.
"Alhamdulillah
kami mengapresiasi komitmen tersebut. Semoga penyelesaian utang proyek ini berjalan
sesuai rencana sehingga pembangunan ke depan bisa berlangsung lebih baik tanpa
meninggalkan beban pada APBD tahun berikutnya," tutupnya. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
