KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Pemkab Kukar 2025 di Aula Bappeda Lantai 1 Kompleks Perkantoran Bupati Kukar Tenggarong, Selasa (22/7).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat
se Kukar, Sekda Kukar Sunggono bersama Asisten I Setdakab Kukar Akhmad Taufik
Hidayat, dan Asisten II Ahyani Fadianur Diani.
Acara ini merupakan forum penting untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan
pembangunan daerah selama semester pertama tahun ini. Rapat ini bertujuan meninjau
capaian pembangunan, serapan anggaran, dan kendala yang dihadapi, serta
merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya.
Aulia Rahman Basri menyampaikan beberapa permasalahan pokok pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Antara lain target pendapatan 2025
berdasarkan hasil prognosis diperkirakan tidak tercapai. Sehingga belanja melebihi
asumsi pendapatan 2025. Kemudian beban penganggaran belum dialokasikan di APBD
2025 perlu diakomodasi, mengingat menjadi bagian belanja wajib mengikat (gaji
dan utang).
“Juga terdapat beberapa Perangkat Daerah yang melaporkan kendala pada
pelaksanaan program/kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian kebijakan
perencanaan dan penganggaran,” kata dia.
Menurut dia, langkah strategis yang perlu dilakukan, yakni penyesuaian belanja
terhadap perubahan asumsi pendapatan. Ini untuk menghindari terjadinya defisit
anggaran, yang berdampak pada utang pemerintah. “Memastikan belanja yang
mendapat pengurangan merupakan belanja yang tidak mengurangi pada kualitas
pelayanan secara langsung pada masyarakat. Melakukan penghematan pada
biaya-biaya operasional seperti listrik dan air serta biaya-biaya penunjang
kegiatan lainnya, untuk menghindari pemborosan anggaran,” jelas dia.
Aulia Rahman mengimbau seluruh perangkat daerah dapat membangun pola
kerja lebih kolaboratif, efektif dan efisien dalam pemanfaatan aset dan
anggaran daerah. “Dan, tetap fokus pada pencapaian kinerja pemerintah seperti
penurunan tingkat kemiskinan, pengendalian inflasi dan peningkatan iklim
investasi yang kondusif,” katanya.
Dia memberikan arahan Kepala OPD dan Camat agar segera menyusun dan
mendesain prioritas pembangunan sesuai Visi-Misi Kepala Daerah (keberlanjutan
Kukar Idaman ke Kukar Idaman Terbaik). Memperhatikan standard pelayanan minimal,
penyelenggaraan urusan secara terintegrasi yang telah disesuaikan dengan
rencana rasionalisasi pada Perubahan APBD 2025. Menyusun laporan pengendalian
dan evaluasi dengan lebih detail berdasarkan atas tagging kebijakan dan sumber
pengusulan.
“Kepala Perangkat Daerah agar menyiapkan personil yang kompeten dengan
membentuk tim pengendalian dan evaluasi kinerja yang kuat, dalam rangka menjaga
komitmen kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025,” kata dia.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa Setda, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda
dan BKPSDM, sebagai perangkat daerah penggerak tata kelola pemerintahan yang
lebih baik, harus memiliki pola kerja sinergi dan terintegrasi, dalam sistem
kelembagaan yang kuat, untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah
daerah lebih baik.
“Sekretariat Daerah mempersiapkan sistem reward dan
punishment yang diintegrasikan dengan kebijakan pemberian TPP berdasarkan atas
pencapaian kinerja pelaksanaan target pembangunan,” ungkap dia. (adv/nk/Diskominfo Kukar)
