TANJUNG REDEB — Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, menegaskan, kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan sekadar menjalankan rutinitas konstitusional belaka. Lebih dari itu, proses pemeriksaan ini merupakan langkah strategis membantu pemerintah daerah dalam menjaga, mengukur, serta mengevaluasi akuntabilitas dan tata kelola keuangan. Ini untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal.
Gamalis berharap, melalui
evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Berau dapat terus mempertahankan prinsip
transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan yang ketat terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
"Kehadiran BPK ini
tentu bukan sekadar rutinitas konstitusional belaka, melainkan langkah
strategis yang membantu kita dalam menjaga, mengukur, dan mengevaluasi
akuntabilitas serta tata kelola keuangan," ujar Gamalis dalam sambutannya
saat menerima tim BPK di Ruang Kakaban, Senin (9/11/2026).
Gamalis menyebutkan, fokus
pemeriksaan oleh BPK kali ini memegang peranan sangat krusial. Perhatian utama
diarahkan pada sektor belanja daerah, yang mencakup berbagai pos penting mulai
dari belanja pegawai, pengadaan barang atau jasa, hingga belanja modal.
“Pemeriksaan secara
mendalam pada sektor-sektor ini dinilai vital untuk memastikan setiap rupiah
uang rakyat digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien demi kemajuan
daerah,” katanya.
Menindaklanjuti proses
pemeriksaan tersebut, ia memberikan instruksi penting yang wajib dipedomani
oleh seluruh jajaran di lingkup pemerintahan. "Seluruh kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau agar bersikap terbuka,
responsif, dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung,"
tegasnya.
Sikap transparan ini
dinilai penting agar seluruh rangkaian pemeriksaan dapat berjalan lancar tanpa
hambatan, serta menghasilkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin
baik ke depannya. (mel/nk/adv)
