TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau langsung bergerak cepat menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam tahapan exit meeting yang baru saja digelar, pada Senin (9/11/2026) di ruang rapat Kakaban, BPK RI memberikan waktu selama lima hari kepada jajaran pemerintah daerah, untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian data.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengungkapkan, tenggat waktu tersebut harus
dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di lingkup Pemkab Berau, untuk merampungkan penyesuaian-penyesuaian
administratif yang diperlukan.
"Mereka memberi waktu kita 5 hari untuk melakukan
perbaikan-perbaikan penyesuaian-penyesuaian. Setelah itu selesai, dan mereka
akan memberikan laporan," ujar Gamalis ditemui usai upacara Hari Pahlawan
di Halaman Kantor Bupati Berau, Selasa (10/11/2026).
Untuk mempercepat penyelesaian dalam rentang waktu 5 hari tersebut,
Pemkab Berau langsung mengumpulkan seluruh unsur pimpinan daerah. Rapat
koordinasi ini dihadiri para asisten sekretariat daerah, staf ahli, seluruh
Kepala OPD, kepala satuan, kepala bagian, hingga kepala badan.
Gamalis memastikan, sejauh ini tidak ditemukan ada hal-hal krusial atau
temuan mendesak yang bermasalah dari hasil pemeriksaan tersebut. Namun,
momentum perbaikan 5 hari ini menjadi fokus penting bagi pemerintah daerah,
untuk memastikan seluruh instrumen pendataan berjalan akurat. Terlebih di
tengah kondisi fiskal daerah pada tahun 2026 yang menuntut efisiensi anggaran.
"Insyaallah, mudah-mudahan sampai sejauh ini tidak ada hal-hal urgen yang ditemukan oleh mereka.
Poin-poin tidak ada, lebih pada kerja sama agar supaya semua OPD dapat
berkolaborasi dengan baik," tegas Gamalis.
Pemkab Berau optimis seluruh laporan dan perbaikan data dapat
diselesaikan tepat waktu, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi serta
akuntabilitas kinerja pemerintahan. “Kami optimis bisa selesai tepat waktu,”
katanya. (mel/nk/adv)
