TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memberikan penegasan khusus kepada seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga ketua RT, untuk tertib melakukan pemutakhiran data kependudukan, khususnya pencatatan peristiwa kematian.
Penegasan ini disampaikan dalam momentum peluncuran program Pelayanan
Akta Kematian Terpadu Melalui Rukun Tetangga (PLAKAT RT) di Ruang Rapat
Disdukcapil Berau, Rabu (11/11/2026).
Dalam arahannya, Sri Juniarsih Mas mengingatkan, agar momentum menjelang
perhelatan besar seperti Pemilu di masa mendatang, harus diantisipasi secara
serius. Ia dengan tegas mewanti-wanti agar tidak ada lagi celah kecurangan atau
manipulasi suara, akibat data warga yang sudah meninggal dunia, namun masih
tercantum dalam daftar pemilih.
"Jangan ada kecurangan-kecurangan suara di sana! Jangan ada. Misalnya
surat orang yang sudah meninggal tetapi masih ada datanya. Mulai sekarang kita
persiapkan," tegas Sri Juniarsih.
Menurutnya, permasalahan klasik yang kerap terjadi adalah, adanya
oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah data warga yang telah tiada demi
meraup suara dalam jumlah banyak. “Karena itu, melalui program Plakat RT,
para ketua RT yang berada di garis terdepan diminta untuk proaktif dan cepat
tanggap melaporkan setiap peristiwa kependudukan di lingkungan masing-masing,”
ungkapnya.
Bupati perempuan pertama di Berau ini mengibaratkan, peran ketua RT
sebagai figur orang tua di lingkungan tempat tinggal yang harus mengetahui secara
persis kondisi warganya. Tidak hanya urusan administrasi duka dan sosial,
ketua RT didorong untuk memegang kendali penuh atas keamanan, ketertiban, serta
keakuratan data di wilayahnya.
"Jangankan orang meninggal, ibarat kata, kucing mati pun harus
tahu. Sampah yang ada di sekitar rumah masyarakat, juga harus tahu, karena yang
menggerakkan semua itu adalah RT," ujarnya.
Dengan diimplementasikannya inovasi Plakat RT ini, Pemkab Berau optimis
persoalan data pemilih "siluman" akibat keterlambatan pelaporan
kematian dapat ditekan secara signifikan. Langkah ini sekaligus menjadi
bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi
kependudukan yang bersih, transparan, dan berintegritas. (mel/nk/adv)
