SAMARINDA – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pematangan Lahan yang diajukan Komisi I DPRD Kota Samarinda belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027. Meski belum diakomodasi, Komisi I memastikan usulan tersebut masih berpeluang diajukan kembali pada pembahasan legislasi tahun berikutnya.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri
Shaputra, menjelaskan, pihaknya semula memiliki empat judul Raperda yang
dibahas di tingkat komisi. Setelah melalui pembahasan internal, jumlahnya
mengerucut menjadi dua usulan sebelum disampaikan kepada Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda).
"Kalau di tingkat komisi, awalnya kita
ada empat judul Raperda yang kita bahas. Kemudian mengerucut jadi dua. Terus
dua itu kita ajukan ke Bapemperda. Nah, di Bapemperda hanya menerima
satu," ungkap Samri saat ditemui di Kntor DPRD Samarinda, Kamis
(12/11/2026).
Ia menjelaskan, pembatasan tersebut dilakukan
dengan mempertimbangkan jumlah usulan dari pemerintah kota. yang juga harus
masuk dalam program legislasi. Karena itu, setiap komisi disepakati hanya
mendapatkan satu judul Raperda untuk Propemperda 2027.
"Setiap komisi tahun ini hanya bisa satu
judul Raperda untuk program Perda di 2027. Karena yang mengimbangi ini kan
Perda dari pemerintah kota juga. Jadi semuanya diakumulasi," jelasnya.
Samri Shaputra menyampaikan, salah satu
usulan yang belum terakomodasi adalah Raperda Pematangan Lahan. Padahal, regulasi
tersebut diperlukan untuk menjawab persoalan masyarakat. Khususnya terkait
pengembangan kawasan permukiman dan penjualan tanah dalam bentuk kavling.
Dia menilai, pengaturan pematangan lahan
penting. Supaya, pihak yang menjual atau mengelola kavling tidak hanya berorientasi
pada transaksi tanah, tetapi bertanggung jawab menyiapkan infrastruktur dasar
sebelum kawasan ditempati masyarakat.
"Kalau pematangan lahan itu krusial. Selain
berkaitan dengan administrasi, juga bagaimana pelaksanaan mitigasinya setelah
lahan itu dijual ke masyarakat. Jangan sampai setelah habis terjual justru
menimbulkan masalah," katanya.
Samri Shaputra mencontohkan, pengembang atau
pengelola yang menjual tanah kavling, semestinya memiliki kewajiban menyiapkan
fasilitas dasar seperti drainase dan badan jalan. Kawasan permukiman perlu
memiliki daerah resapan air, agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan ketika
mulai dihuni.
"Misalnya, pengelola yang jual
kavlingan. Mereka berkewajiban menyiapkan fasilitas umum. Drainasenya sudah
siap. Badan jalannya juga sudah siap. Sehingga ketika masyarakat bermukim tidak
terjadi banjir. Termasuk harus ada daerah resapan air," paparnya.
Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan
dengan penyediaan kawasan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ketersediaan infrastruktur dasar tetap harus diperhatikan, agar masyarakat
mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak.
Meski belum masuk dalam Propemperda 2027, ia menegaskan
usulan tersebut tidak berhenti begitu saja. Setiap anggota DPRD memiliki hak
mengajukan Raperda. Tetapi usulan yang masuk tetap harus melalui pembahasan dan
penentuan prioritas.
"Setiap anggota dewan itu berhak
mengajukan Raperda. Tapi nanti dibahas di tingkat komisi untuk kemudian
disepakati, mana yang mau dipakai. Bukan berarti punya hak mengajukan kemudian
wajib diakomodasi," tegasnya.
Dia menilai, jumlah regulasi yang dibahas harus
mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan efektivitas pembahasan. Lebih baik
jumlah Perda yang dihasilkan tidak terlalu banyak, tetapi benar-benar
berkualitas dan memberikan dampak bagi masyarakat.
"Lebih baik sedikit tapi berkualitas dan
berdampak, daripada banyak secara volume saja kelihatan banyak, tetapi bagaikan
buih di lautan," pungkas Samri. (hr/nk/adv)
Penulis:
Hairil Riswan
