SAMARINDA – Pengurangan volume sampah di Kota Samarinda dinilai perlu dimulai dari lingkungan rumah tangga. Pemilahan sejak sumbernya menjadi salah satu langkah yang dapat mengurangi sampah yang berakhir di Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda,
Muhammad Andriansyah, menilai penanganan sampah tidak seharusnya terus
bergantung pada proses pengangkutan dan pembuangan sampah yang lazimnya terjadi
di Kota Samarinda.
"Masyarakat perlu mengambil peran dengan
mengelola sampah yang dihasilkan setiap hari sebelum diserahkan kepada petugas
kebersihan," ungkap Andriansyah sata ditemui di Kantor DPRD Samarinda,
Senin (9/11/2026).
Menurut Aan, sapaan akrabnya, perkembangan
program bank sampah di Samarinda juga patut diapresiasi. Jumlah bank sampah
yang terus bertambah setiap tahun menjadi salah satu instrumen untuk memperluas
edukasi sekaligus mengurangi sampah rumah tangga.
"Program-program sekarang sudah lumayan.
Bank sampah juga sudah semakin bertambah setiap tahunnya. Bahkan, itu menjadi
salah satu cara untuk sosialisasi dan mengurangi sampah-sampah yang ada di hulu
atau di rumah tangga," ujarnya.
Meski demikian, ia menilai keberadaan
fasilitas pengelolaan sampah belum cukup apabila tidak diikuti perubahan
kebiasaan masyarakat. Persoalan terbesar justru terletak pada bagaimana
membangun kesadaran untuk memilah sampah secara konsisten dari rumah
masing-masing.
Ia mencontohkan pengelolaan sampah organik
seperti sisa sayuran dan makanan yang sebenarnya dapat dilakukan secara
sederhana. Sampah tersebut bisa dimanfaatkan melalui lubang biopori sehingga
tidak seluruhnya harus dibuang ke TPS.
"Contoh saja sampah organik, isinya
sayur-mayur, bekas makanan itu tinggal kita buat biopori di setiap rumah. Kita
buang saja di situ, tinggal sekitar satu bulan sudah penuh dan bisa menjadi
pupuk. Sesederhana itu sebenarnya kalau kita di rumah mau
mempraktikkannya," jelasnya.
Sementara itu, kata dia, sampah anorganik
seperti plastik dapat dipisahkan untuk disalurkan melalui bank sampah. Material
yang masih memiliki nilai ekonomi tersebut dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan
kembali sehingga mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut menuju TPA.
“Pola pengelolaan tersebut akan jauh lebih
efektif apabila diterapkan secara luas oleh masyarakat. Sampah tidak lagi
dipandang sebagai sesuatu yang seluruhnya harus dibuang, tetapi juga memiliki
potensi untuk diolah dan memberikan manfaat,” katanya.
Ia menegaskan, perubahan perilaku masyarakat
membutuhkan dukungan seluruh tingkatan pemerintahan. Kecamatan, kelurahan,
hingga RT harus terlibat dalam mendorong kebiasaan memilah sampah agar tidak
hanya menjadi program yang berjalan sesaat.
"Kita memang butuh kesadaran penuh untuk
bisa mengelola sampah itu dari hulu, dari rumah. Kita sudah mulai
memilah," katanya.
Ia juga menilai masyarakat perlu mengubah
pola pikir yang selama ini menganggap pembayaran retribusi sampah membuat
seluruh tanggung jawab pengelolaan berpindah kepada pemerintah. “Setiap rumah
tangga tetap memiliki kewajiban untuk mengurangi dan mengelola sampah yang
dihasilkan,” katanya.
Ia berharap pemilahan sampah dapat menjadi
kebiasaan sehari-hari, bukan sekadar kegiatan ketika ada sosialisasi atau
program pemerintah. Dengan semakin banyak rumah tangga yang mengelola sampah
secara mandiri, beban pengangkutan dan penampungan di TPA juga dapat ditekan.
"Sampahmu adalah tanggung jawabmu.
Kenapa harus diserahkan ke orang permasalahan itu? Jadi selesaikan sampahmu,
selesaikan tanggung jawabmu," pungkasnya. (hr/nk/adv)
Penulis:
Hairil Riswan
.jpg)