SAMARINDA – Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang dinilai rentan mendorong Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Daerah. Pansus tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah kota mengoptimalkan penerimaan, sekaligus menelusuri potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.
Usulan itu disampaikan Abdul Rohim dalam
rapat paripurna DPRD Samarinda, pasca penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) dan laporan hasil reses. Ia meminta DPRD segera menginisiasi
pembentukan pansus sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal
daerah.
“Jadi, tadi saya menyampaikan di rapat
paripurna, untuk menginisiasi pembentukan pansus pendapatan daerah. Saya minta
DPRD Samarinda segera membentuk pansus untuk membantu Pemkot dalam rangka bisa
memenuhi target pendapatan daerah,” ujarnya di Kantor DPRD Samarinda, Rabu
(11/11/2026).
Abdul Rohim mengatakan, pendapatan daerah
tidak hanya bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga Dana
Transfer ke Daerah (TKD). Kedua sumber penerimaan tersebut perlu dikawal agar
seluruh potensi dan hak keuangan Samarinda dapat diperoleh secara optimal.
Ia menyoroti kondisi kas pemerintah kota yang
belum cukup tersedia untuk membiayai seluruh kegiatan secara rutin. Di sisi
lain, masih terdapat kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang turut
menjadi beban keuangan daerah.
“Pendapatan daerah kita ini dalam kondisi agak
rentan. Dana di kas Pemkot tidak tersedia cukup untuk bisa membiayai seluruh
kegiatan. Kemudian ada utang-utang pihak ketiga dan segala macam,” ungkapnya.
Melalui pansus tersebut, ia mengusulkan DPRD
memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi
potensi peningkatan PAD. Evaluasi diperlukan agar sumber penerimaan daerah
dapat dioptimalkan. Sekaligus mengetahui kendala yang selama ini menghambat
pencapaian target pendapatan.
Namun, katanya, pengawasan tidak hanya
diarahkan pada penerimaan yang dikelola pemerintah kota. Besaran penerimaan
Samarinda dari sektor pajak yang dibagikan melalui pemerintah provinsi,
termasuk dana opsen pajak juga jadi hal yang mesti ditelusuri DPRD.
“Kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan.
Baik itu memanggil dinas-dinas terkait untuk melakukan optimalisasi pendapatan
asli daerah atau melakukan hearing secara vertikal ke DPRD provinsi,” jelasnya.
Menurutnya, komunikasi dengan DPRD provinsi
diperlukan untuk memperoleh transparansi mengenai perhitungan dan besaran dana
opsen pajak yang menjadi hak Samarinda. Dengan begitu, pemerintah kota dapat
mengetahui apakah penerimaan yang selama ini diperoleh sudah sesuai dengan hak
daerah.
Ia mengungkapkan, komunikasi tidak boleh
berhenti di tingkat provinsi. Pansus mesti membawa persoalan ini ke pemerintah
pusat. Perlu ada penjelasan lebih terperinci mengenai formulasi pembagian TKD. Termasuk
dasar penentuan nominal yang dialokasikan kepada Samarinda.
“Selama ini kita cuma dapat angkanya. Tetapi,
kita tidak mengerti apakah memang hak kita sebesar itu atau jangan-jangan kita
bisa dapat lebih besar lagi,” katanya.
Politisi PKS itu berharap pembentukan pansus
dapat menjadi instrumen DPRD memperjuangkan hak-hak keuangan daerah. Baik yang
bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Upaya itu penting.
agar penerimaan Samarinda tidak hanya bergantung pada angka alokasi yang selama
ini diterima. Tetapi didasarkan pada transparansi perhitungan dan kepastian hak
daerah.
“Kita perlu mengupayakan agar kita memang
tetap bisa mendapatkan hak-hak kita dari TKD, baik itu yang dari provinsi
maupun dari pusat,” pungkasnya. (hr/nk/adv)
Penulis:
Hairil Riswan
