SAMARINDA – Pemanfaatan aset pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik terkadang berhadapan dengan persoalan sosial. Terutama ketika lahan tersebut telah lama ditempati masyarakat. Tak jarang penolakan pindah dimunculkan, karena merasa telah lama bermukim. Kondisi ini membutuhkan pendekatan tepat, agar kebutuhan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan keberadaan warga terdampak.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri
Shaputra, menilai penggunaan kembali aset pemerintah harus dipahami masyarakat
terdampak sebagai bagian dari kepentingan masyarakat lebih luas.
"Lahan milik pemerintah yang sekian lama
digunakan warga tetap hak pemerintah, yang sewaktu-waktu bisa dipakai membangun
untuk kepentingan masyarakat luas," ungkapnya saat ditemui di Kantor DPRD
Samarinda, Senin (9/11/2026).
Samri Shaputra mengungkap, contoh persoalan
semacam itu terlihat dalam pembangunan insinerator di kawasan Samarinda Seberang,
tepatnya di sekitar belakang area PDAM. Pembangunan fasilitas itu sebelumnya
membutuhkan penataan lahan yang telah lama ditempati sejumlah warga.
Ia mengatakan, masyarakat yang tinggal di
kawasan tersebut memang sudah menempati lahan selama puluhan tahun. Namun,
berdasarkan penjelasannya, lahan tersebut merupakan aset pemerintah sehingga
keberadaan warga tidak serta-merta mengubah status kepemilikannya.
"Memang masyarakat sudah puluhan tahun
tinggal di situ. Bahkan, ada yang sekitar 30 tahun lebih. Tetapi masyarakat
juga sebenarnya mengakui bahwa lahan itu bukan hak mereka. Hanya saja, karena
sudah lama tinggal di sana, mereka berharap ada perhatian ketika pemerintah
ingin menggunakan kembali lahannya," ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan penggunaan lahan tersebut
sebenarnya sudah pernah dibahas bersama DPRD dan pihak PDAM sekitar tahun 2013.
Saat itu, pemerintah belum memiliki rencana pembangunan yang siap dilaksanakan
sehingga warga masih diperbolehkan menempati kawasan tersebut untuk sementara
waktu.
Menurut dia, salam pembahasan waktu itu disepakati,
masyarakat dapat tetap menggunakan lahan selama belum dimanfaatkan pemerintah.
Namun, ketika pemerintah membutuhkan kembali aset tersebut untuk kepentingan
pembangunan, warga harus bersedia meninggalkan lokasi.
"Dulu sudah pernah kita sepakati, selama
lahan itu belum dimanfaatkan pemerintah, masyarakat boleh menggunakannya.
Tetapi ketika nanti pemerintah ingin memakai kembali, masyarakat harus bersedia
pindah secara sukarela," jelas Samri.
Menurutnya, situasi menjadi lebih sulit
ketika rencana pembangunan akhirnya direalisasikan. Warga yang sudah lama
tinggal di kawasan tersebut tentu memiliki ikatan dengan tempat tinggalnya. Sehingga
proses penataan membutuhkan komunikasi dan pemahaman bersama.
Samri Shaputra mengakui, pemerintah perlu
mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak. Namun, pada saat bersamaan,
kepentingan pembangunan fasilitas umum juga tidak bisa diabaikan karena
manfaatnya ditujukan kepada masyarakat yang lebih luas.
"Waktu itu masyarakat sempat mempertanyakan,
mana yang lebih penting, tempat sampah atau manusia. Tentu kita juga harus
memperhatikan masyarakatnya. Tetapi fasilitas yang dibangun pemerintah itu juga
untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya untuk satu kawasan,"
katanya.
Ia menilai, persoalan semacam ini perlu
menjadi perhatian dalam pemanfaatan aset daerah kedepannya. Pemerintah perlu
memastikan status lahan, menyampaikan rencana pembangunan secara terbuka, serta
memberikan ruang komunikasi kepada masyarakat yang selama ini menggunakan
kawasan tersebut.
“Pendekatan demikian penting, agar tidak
terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan warga. Terlebih, ketika lahan yang
sebelumnya dibiarkan digunakan masyarakat, kemudian dibutuhkan kembali untuk
menjalankan program pembangunan daerah,” ungkapnya.
Ia mengingatkan warga, keberadaan aset
pemerintah tidak boleh dipahami sebagai lahan yang kehilangan status
kepemilikannya, hanya karena telah lama ditempati. Di sisi lain, pemerintah
tetap memiliki tanggung jawab sosial untuk mengelola proses pemanfaatannya
dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.
"Kalau pemerintah yang membutuhkan lahan
itu, tentu harus ada penjelasan dan pendekatan kepada masyarakat. Jangan sampai
terjadi kesalahpahaman. Kita juga harus memahami bahwa mereka sudah lama
tinggal di sana, tetapi kepentingan pembangunan untuk masyarakat luas tetap
harus berjalan," pungkasnya. (hr/nk/adv)
Penulis:
Hairil Riswan
