SAMARINDA – Masih ditemukannya minuman beralkohol (minol) dalam penindakan pelanggaran peraturan daerah (Perda) di Kota Samarinda menjadi perhatian Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Terutama soal efektivitas sosialisasi aturan kepada masyarakat.
Menurut Samri, panggilan akrabnya, banyaknya
barang bukti disita tidak selalu dapat dimaknai sebagai keberhasilan penegakan
Perda. Sebab, kondisi itu bisa menunjukkan informasi mengenai larangan dan
batasan perdagangan minuman beralkohol belum dipahami secara menyeluruh oleh
masyarakat.
“Kalau semakin banyak barang sitaan, boleh
jadi informasi ini mungkin tidak sampai kepada masyarakat. Atau memang pelaku
perdagangan yang dilarang ini memang bandel,” ujarnya saat menghadiri
pemusnahan barang bukti hasil pelanggaran Perda di Lapangan Parkir Balai Kota
Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, Satpol PP perlu memperkuat
sosialisasi, agar masyarakat mengetahui secara jelas jenis usaha dan lokasi
yang diperbolehkan memperdagangkan minuman beralkohol. Sebab, tidak seluruh aktivitas
penjualan minol dilarang. Melainkan ada ketentuan khusus yang mengatur tempat
penjualannya.
Samri mencontohkan, hotel dan restoran dengan
klasifikasi bintang tiga ke atas, termasuk tempat yang diperbolehkan menjual
minuman beralkohol sesuai ketentuan Perda. Sementara aktivitas penjualan di
luar ketentuan tersebut dapat dikenai penindakan.
“Perlu dilakukan sosialisasi. Kita ini ada
Perda pelarangan minuman beralkohol di Kota Samarinda. Memang ada tempat-tempat
disyaratkan di dalam Perda itu boleh menjual, seperti restoran dan hotel
bintang tiga keatas. Di luar daripada itu dilarang,” jelasnya.
Samri tidak menampik kemungkinan ada pelaku
usaha yang tetap mengulangi pelanggaran. Karena keuntungan ekonomi yang
diperoleh dari perdagangan tersebut. Bahkan, penyitaan barang bukti belum tentu
membuat aktivitas serupa berhenti sepenuhnya.
Ia menggambarkan, praktik perdagangan yang
dilarang bisa terus berulang meskipun sudah beberapa kali dilakukan penertiban.
Kondisi ini membutuhkan pengawasan berkelanjutan dari aparat penegak Perda.
“Kenapa? Mungkin ada keuntungan yang
menggiurkan. Sehingga, walaupun itu disita, dia lakukan lagi. Disita, dilakukan
lagi,” katanya.
Samri mengingatkan agar Satpol PP tidak
menjadikan kegiatan pemusnahan barang bukti sebagai akhir dari proses
penindakan. Pengawasan dan razia tetap perlu dilakukan untuk memastikan aturan
daerah benar-benar dijalankan.
“Saya harap Satpol PP jangan berhenti. Jangan
capek melakukan ini. Rajin melakukan razia saja masih banyak yang beredar,
apalagi tidak dilakukan penegakan Perda,” pungkasnya. (hr/nk/adv)
Penulis:
Hairil Riswan
