SAMARINDA – Kualitas pekerjaan konstruksi menjadi salah satu aspek yang perlu diperketat dalam upaya Pemerintah Kota Samarinda mengatasi persoalan banjir. Pembangunan drainase berpotensi tidak memberikan manfaat maksimal, apabila ditemukan kesalahan elevasi, sisa material konstruksi, maupun saluran yang tidak terhubung dengan baik.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul
Rohim, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meningkatkan
pengawasan terhadap pelaksanaan proyek drainase. Persoalan teknis yang luput
dari pengawasan dapat membuat infrastruktur yang sudah dibangun justru tidak
berfungsi optimal ketika hujan turun.
“Jangan sampai drainase sudah dibangun,
tetapi elevasinya tidak sesuai. Mestinya air mengalir turun menuju sungai,
tetapi di tengah saluran justru mengalami kenaikan sehingga air tidak bisa
keluar,” ungkapnya saat ditemui dikantor DPRD Samarinda, Jumat (6/11/2026).
Abdul Rohim mengatakan, laporan mengenai
persoalan teknis tersebut pernah diterimanya dari masyarakat. Kondisi itu
menunjukkan pengawasan pekerjaan tidak cukup hanya dilakukan melalui
pemeriksaan penyelesaian fisik, tetapi harus memastikan konstruksi benar-benar
sesuai dengan perencanaan teknis.
Menurutnya, elevasi saluran menjadi faktor
penting, karena berkaitan langsung dengan kelancaran aliran air. Apabila
kemiringan saluran tidak sesuai, air berpotensi tertahan dan menimbulkan
genangan meskipun kapasitas drainase telah ditingkatkan.
“Ini yang perlu menjadi catatan bagi
teman-teman PU sebagai leading sector pengendalian banjir. Pekerjaannya harus
diawasi dengan baik supaya infrastruktur yang dibangun benar-benar bisa
berfungsi,” katanya.
Selain persoalan elevasi, Abdul Rohim turut
menyoroti kemungkinan adanya sisa material konstruksi yang tertinggal setelah
pekerjaan drainase selesai. Seperti laporan masyarakat mengenai kondisi saluran
di kawasan Simpang Pramuka–Perjuangan, sekitar Universitas Mulawarman.
Berdasarkan informasi dari sejumlah tokoh
masyarakat, terdapat dugaan sisa material atau bagian konstruksi belum
dibersihkan secara tuntas. Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi tempat
tersangkutnya sampah yang terbawa aliran air ketika hujan turun.
“Di kawasan Pramuka itu ada laporan dari
tokoh masyarakat. Setelah pekerjaan drainase, diduga masih ada bagian
konstruksi yang belum bersih. Ketika hujan membawa sampah, sampahnya tersangkut
di persimpangan sehingga air tidak bisa keluar menuju sungai,” tuturnya.
Ia menilai, persoalan semacam itu perlu
segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan. Apabila ditemukan
pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atau menyisakan material penghambat aliran, maka
kontraktor harus melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak.
Abdul Rohim mendorong pelibatan masyarakat,
terutama pengurus RT dan tokoh lingkungan, untuk membantu memantau pekerjaan
infrastruktur di wilayah masing-masing. Menurutnya, masyarakat memiliki
kesempatan mengamati kondisi proyek secara langsung karena berada di sekitar
lokasi pekerjaan setiap hari.
“Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Pemkot
itu penting dikomunikasikan kepada RT dan tokoh masyarakat. Mereka bisa ikut
memantau, sehingga kalau menemukan pekerjaan yang kurang benar bisa langsung
dilaporkan ke dinas terkait,” tegasnya.
Ia mengakui, pengawasan pemerintah tidak
mungkin dilakukan setiap saat di seluruh lokasi proyek. Karena itu, partisipasi
masyarakat dapat menjadi salah satu cara memperluas pengawasan, terutama
terhadap pekerjaan yang berlangsung di lingkungan permukiman.
“Teman-teman dinas juga tidak bisa 1 kali 24
jam berada di lokasi pekerjaan. Realitanya kadang ada juga kontraktor yang
kurang memperhatikan kualitas pekerjaan. Jadi partisipasi masyarakat ini
penting,” tambahnya.
Secara teknis, kata dia, pengawasan drainase
tidak hanya menyangkut dimensi dan bentuk saluran. Pemeriksaan juga perlu
mencakup kemiringan dasar saluran, elevasi inlet dan outlet, kualitas
sambungan, kebersihan saluran, serta kesesuaiannya dengan jaringan drainase
yang sudah ada.
Rohim berharap, dengan pengawasan lebih
ketat, infrastruktur yang dibangun dapat dipastikan mampu mengalirkan air
secara optimal. Sehingga dapat mendukung upaya mengurangi genangan di kawasan
perkotaan. "Pembangunan drainase tidak boleh berhenti pada penyelesaian
proyek secara administratif namun eksekusinya juga harus bagus," pungkas
Abdul Rohim. (hr/nk/adv)
Penulis:
Hairil Riswan
