SAMARINDA – Penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur baru. Optimalisasi fasilitas pengendali banjir yang telah tersedia juga perlu menjadi perhatian. Salah satunya Polder Air Hitam yang memiliki peran strategis menampung limpasan air dari sejumlah kawasan sebelum dialirkan ke Sungai Mahakam.
Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi Partai
Golkar, Novan Syahronny Pasie, menilai fungsi utama Polder Air Hitam perlu
dikembalikan dan dimaksimalkan. Sebab, keberadaan fasilitas tersebut berkaitan
dengan upaya mengendalikan aliran air dari kawasan lebih tinggi menuju wilayah
perkotaan. "Selain kegiatan lain, fungsi utama dibuatnya Polder memang
untuk kebutuhan penampungan air di kawasan," ungkap Novan di Kantor DPRD
Samarinda, Selasa (3/11/2026).
Ia menyebut kawasan Air Hitam dan Gunung
Kelua sebagai dua wilayah yang turut mempengaruhi persoalan banjir di sekitar
Jalan Juanda dan Antasari. Limpasan dari kawasan tersebut perlu dikelola agar
tidak langsung membebani wilayah di bawahnya.
“Permasalahan banjir di Juanda, Antasari itu
salah satunya karena limpasan air dari dua daerah di atasnya. Yang saya bilang
dua atas itu adalah Air Hitam dan Gunung Kelua,” ujarnya.
Novan menjelaskan, Polder Air Hitam
semestinya menjadi titik penampungan sementara bagi aliran air dari kawasan
Kadrie Oening hingga Villa Tamara. Setelah tertampung, air kemudian dipompa
atau dialirkan melalui sistem pembuangan menuju Sungai Mahakam.
Dengan mekanisme tersebut, polder seharusnya
dapat membantu mengendalikan volume limpasan sebelum masuk ke kawasan
permukiman dan ruas jalan yang rawan tergenang. “Kan tujuannya itu dibuat itu.
Sebagai tempat transitnya air, tangkapan dulu di situ, nanti baru dialirkan ke
Sungai Mahakam,” jelasnya.
Namun, ia melihat pemanfaatan Polder Air
Hitam saat ini belum sepenuhnya mencerminkan fungsi pengendalian banjir yang
menjadi tujuan pembangunannya. Aktivitas pariwisata yang berkembang di kawasan
tersebut memang memberikan manfaat tambahan, tetapi tidak boleh menggeser
prioritas fungsi teknisnya.
Novan mengakui, keberadaan kawasan wisata di
sekitar polder turut memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski demikian, manfaat ekonomi
tersebut harus berjalan beriringan dengan kemampuan polder dalam mengendalikan
air. “Bagus saja dari sisi itunya, karena ada nilai tambah buat UMKM kita. Tapi
tetap, bicara secara fungsi utama polder ini sendiri perlu dimaksimalkan,”
tegasnya.
Ia juga menyinggung rencana revitalisasi
Polder Air Hitam yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp50
miliar. Berdasarkan informasi DPUPR Samarinda pada Oktober 2025, pekerjaan
tersebut mencakup penguatan tanggul menggunakan sheet pile serta pendalaman
kolam dari kisaran 2,5–3 meter menjadi 3–4 meter.
“Pembangunan fisik semacam itu harus disertai
evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan sistem dalam bekerja. Mulai dari
kapasitas tampung kolam, kondisi saluran yang membawa air menuju polder, hingga
mekanisme pembuangan setelah air tertampung,” katanya.
Persoalan serupa, lanjut dia, juga perlu
diperiksa pada Polder Antasari dan kawasan Banggeris di sekitar kampus. Sebab,
keberadaan kolam penampungan tidak otomatis menyelesaikan banjir apabila aliran
air menuju lokasi tersebut maupun saluran pembuangannya tidak berjalan
sebagaimana mestinya.
“Termasuk polder yang di Antasari. Nah, itu
juga yang di Banggeris dekat kampus. Itu kan juga bermasalah. Dan masalahnya
kenapa? Secara fungsi ini, air yang menuju ke polder itu enggak jelas juga,”
ungkapnya.
Karena itu, Novan mendorong Pemkot Samarinda
melakukan kajian teknis terhadap seluruh sistem polder, bukan hanya berfokus
pada pembangunan atau revitalisasi fasilitas. Evaluasi tersebut diperlukan
untuk mengetahui titik persoalan sekaligus memastikan setiap infrastruktur yang
dibangun benar-benar memberikan hasil dalam mengurangi genangan.
Ia menekankan pentingnya indikator
keberhasilan yang terukur, terutama terkait kemampuan polder menampung debit
air dan mengurangi limpasan menuju kawasan permukiman. “Bukan hanya pembangunan
saja, tapi output maupun outcome-nya juga jelas. Ini kalau contoh misalnya
poldernya kalau begini ini, mampu menangkap air sampai debit berapa? Misalnya
begitu,” pungkasnya. (hr/nk/adv)
Penulis:
Hairil Riswan
