Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

SAMARINDA - Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Samarinda masih berhadapan dengan tantangan anggaran di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah harus membagi ruang fiskal untuk berbagai sektor. Sementara pelayanan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga tetap membutuhkan dukungan pembiayaan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kondisi tersebut membuat program KB harus ditempatkan dalam skala prioritas bersama kebutuhan daerah lainnya. Keterbatasan anggaran tidak berarti program dapat diabaikan, tetapi diperlukan penyesuaian agar pelayanan tetap berjalan.

“Anggaran kita terbatas, sementara kebutuhan pembangunan sangat banyak. Program KB juga membutuhkan dukungan, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas yang sudah ditetapkan,” kata Sri Puji Astuti di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (7/10/2026).

Ia menjelaskan, program KB gratis yang berjalan di Samarinda merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) berperan sebagai pelaksana pelayanan di tingkat daerah.

Dukungan dari pusat tersebut antara lain berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi serta insentif pelayanan. Namun, kebutuhan di tingkat daerah tetap membutuhkan dukungan penganggaran agar pelaksanaan program dan sosialisasi dapat menjangkau masyarakat.

“Program KB gratis ini sumber utamanya dari pusat melalui BKKBN. Dinas di daerah menjalankan pelayanan. Tetapi tentu ada kebutuhan daerah yang tetap harus kita perhatikan,” ujarnya.

Sri Puji menyebut anggaran Dinas P2KB Samarinda berada di kisaran Rp10 miliar. Di sisi lain, dukungan anggaran dari pemerintah pusat juga belum seluruhnya diterima sehingga pengelolaan program harus dilakukan secara cermat.

“Kondisi tersebut membuat program KB harus berjalan berdampingan dengan sejumlah kebutuhan lain. Di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial hingga pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga menghadapi kebutuhan pembiayaan yang sama-sama mendesak,” kata dia.

Menurut Sri Puji, kondisi itu menjadi alasan DPRD perlu melihat program KB tidak hanya dari sisi besaran anggaran, tetapi juga manfaat jangka panjangnya. Pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga berkaitan dengan kebutuhan pelayanan publik di masa mendatang.

“Kalau kita bicara kependudukan, dampaknya panjang. Hari ini kita melakukan pelayanan KB, tetapi manfaatnya akan dirasakan dalam perencanaan keluarga dan pembangunan daerah ke depan. Karena itu program ini tetap perlu diperhatikan,” jelasnya.

Ia mengatakan DPRD Samarinda sebenarnya memiliki ruang membantu mendukung program tersebut melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Namun, mekanisme penganggaran tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta daftar prioritas pembangunan.

Sri Puji Astuti mencontohkan kebutuhan rehabilitasi sekolah yang juga masih besar. Usulan perbaikan sarana pendidikan datang dari berbagai wilayah sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Dalam kondisi seperti itu, program KB juga harus berkompetisi dengan berbagai kebutuhan pelayanan dasar lainnya.

“Prioritas kita banyak. Ada sekolah yang harus diperbaiki, ada kebutuhan kesehatan, ada program sosial, termasuk KB. Semuanya penting, tetapi kemampuan anggaran kita tetap harus menjadi pertimbangan,” tuturnya.

Karena itu, Sri Puji mendorong pemerintah daerah dan DPRD menyusun pembiayaan program secara terukur dengan tetap memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan pusat perlu dimaksimalkan agar beban pembiayaan yang harus ditanggung daerah tidak semakin berat.

“Kalau ada program dari pusat yang bisa kita manfaatkan, tentu harus dimaksimalkan. Pemerintah daerah tinggal memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dan masyarakat mendapatkan pelayanan,” pungkas Sri Puji Astuti. (adv/hr)

Penulis: Hairil Riswan