SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi mengkritisi implementasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai pelaksanaan program tersebut belum didukung perencanaan bisnis yang matang sehingga berpotensi menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
Iswandi mengaku sejak awal tidak sependapat dengan konsep yang diterapkan pemerintah. Bahkan, ia menyebut tidak pernah menghadiri undangan yang berkaitan dengan program tersebut karena mempertanyakan arah dan tujuan bisnis koperasi tersebut. "Oh, dari awal saya enggak setuju. Undangan KDMP, saya enggak pernah hadir. Enggak jelas itu," ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyusun blueprint yang jelas serta menguji konsep tersebut melalui proyek percontohan sebelum diterapkan secara nasional. Dengan begitu, berbagai kendala dapat diidentifikasi lebih awal. "Lihat nanti, kalau menurut omongan saya, kita sama-sama lihat saja, sama-sama panjang umur. Enggak jelas. Tidak ada blueprint yang jelas dulu," katanya.
Ia
juga mencontohkan kondisi di Samarinda yang akan memiliki puluhan koperasi
baru. Tanpa model bisnis yang berbeda, koperasi-koperasi tersebut dinilai akan
kesulitan bersaing dengan pelaku usaha yang telah lebih dulu berkembang.
"Samarinda
nanti ada 59 koperasi. Kamu usaha apa? Sama dengan yang lain-lain. Gimana kamu
bersaing dengan Indomaret? Gimana kamu bersaing dengan K24? Apa nilai tambahmu?
Modalmu cuma sedikit," ungkapnya.
Karena
itu, Iswandi berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap konsep KDMP agar
koperasi yang dibentuk benar-benar memiliki arah usaha yang jelas, berdaya
saing, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
(adv)
Penulis:
Hairil Riswan
