SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mulai menyusun agenda kerja untuk Agustus 2026 dengan menempatkan evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai salah satu prioritas utama. Evaluasi tersebut akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mengidentifikasi persoalan yang muncul selama proses penerimaan peserta didik tahun ini.
Ketua
Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan pembahasan
tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat internal komisi yang digelar
menjelang memasuki agenda kerja bulan Agustus. Selain sektor pendidikan, Komisi
IV juga menyiapkan sejumlah kegiatan pengawasan di bidang kesehatan dan
perlindungan masyarakat.
"Kami
dalam waktu dekat akan mengagendakan melakukan review kembali tentang sistem
SPMB yang ada. Jadi nanti kemungkinan kami akan melibatkan beberapa pihak,
bukan hanya Dinas Pendidikan. Kami ingin melihat apa saja yang hari ini menjadi
kendala dalam pelaksanaan SPMB," ujar Novan, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya,
evaluasi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang ditemukan selama
proses penerimaan siswa baru dapat dipetakan secara komprehensif. Dengan
begitu, hasil evaluasi nantinya dapat menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan
SPMB pada tahun-tahun berikutnya.
Novan
menjelaskan, pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan,
tetapi juga akan menghimpun masukan dari berbagai pihak yang terlibat maupun
terdampak dalam proses penerimaan murid baru. Langkah itu diharapkan mampu
menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif dan tepat sasaran.
Selain
evaluasi SPMB, Komisi IV juga menjadwalkan peninjauan ke sejumlah puskesmas di
Kota Samarinda. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan pemenuhan 12 Standar
Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan berjalan sesuai ketentuan.
"Kemudian
kami juga akan melakukan tinjauan ke puskesmas-puskesmas yang ada di Kota
Samarinda terkait pemenuhan 12 SPM tentang layanan dasar kesehatan,"
katanya.
Tak
hanya itu, Komisi IV juga berencana melakukan audiensi sekaligus peninjauan ke
Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda dan Pengadilan Agama Samarinda. Agenda
tersebut akan membahas isu perlindungan anak, pola pengasuhan, hingga layanan
dan pengawasan terhadap produk jajanan halal di Kota Samarinda.
"Selain
itu kami juga akan melakukan audiensi ke MUI Kota Samarinda dan Pengadilan
Agama berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap anak, pola asuh, serta
layanan jajanan halal yang ada di Kota Samarinda," ungkap Novan. (adv)
