SAMARINDA – Di tengah munculnya wacana pembongkaran menara di kawasan Taman Samarendah, DPRD Kota Samarinda mengingatkan pentingnya menjaga efisiensi penggunaan anggaran daerah. Pembangunan ikon baru dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak dibandingkan berbagai program pelayanan publik yang masih memerlukan dukungan anggaran.
Anggota
Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemerintah perlu
mempertimbangkan secara matang setiap rencana yang berpotensi menimbulkan
pengeluaran baru dari APBD.
Menurutnya,
jika fasilitas yang ada saat ini masih layak digunakan, maka langkah yang lebih
bijak adalah melakukan pemeliharaan dibanding membongkar dan membangun kembali
dari awal.
“Kita
juga harus melihat kondisi fiskal daerah saat ini. Jangan sampai sesuatu yang
masih layak kemudian dibongkar dan menimbulkan kebutuhan anggaran baru yang
besar,” kata Abdul Rohim, Kamis (18/6/2026).
Ia
menilai kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan layanan publik masih jauh
lebih penting untuk menjadi prioritas penganggaran pemerintah daerah. Karena
itu, setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan skala prioritas yang
jelas.
Menurut
Abdul Rohim, pembangunan ikon baru tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,
mulai dari perencanaan, konstruksi hingga pemeliharaan. Sementara di sisi lain,
masih terdapat berbagai sektor yang memerlukan perhatian pemerintah.
“Kalau
anggaran yang ada bisa digunakan untuk program yang manfaatnya lebih langsung
dirasakan masyarakat, tentu itu lebih baik,” ujarnya.
Ia
menegaskan bahwa DPRD tidak menolak pengembangan kawasan kota. Namun, langkah
tersebut harus mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat
yang diperoleh masyarakat secara luas.
Dalam
konteks menara Taman Samarendah, Abdul Rohim menilai pemerintah sebaiknya
terlebih dahulu memastikan kondisi bangunan melalui kajian teknis yang
objektif. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bangunan masih aman dan layak,
maka pembongkaran tidak perlu dilakukan.
"Kalau
memang aman dan masih layak, tentu lebih baik dipertahankan daripada
mengeluarkan biaya besar untuk membangun yang baru,” tegasnya.
Ia
berharap setiap kebijakan pembangunan di Samarinda ke depan tetap mengedepankan
prinsip efisiensi, efektivitas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat sehingga
anggaran daerah dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan
kota. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
