SAMARINDA – Apabila mengalami hambatan di Pemerintah Pusat, DPRD Kota Samarinda membuka peluang membantu mempercepat proses penerbitan izin operasional Terowongan Samarinda. Langkah tersebut disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya percepatan pemanfaatan salah satu infrastruktur strategis di Kota Samarinda.
Anggota
Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pihaknya terlebih
dahulu akan meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) mengenai perkembangan proses pengurusan izin di kementerian.
Menurutnya,
DPRD perlu mengetahui secara rinci tahapan yang telah dilalui pemerintah kota
dalam mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) maupun izin pemanfaatan terowongan
sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Kami
ingin mengetahui dulu prosesnya sudah sampai tahap mana. Apakah ada kendala
administrasi di daerah atau justru hambatannya ada di tingkat kementerian,”
kata Abdul Rohim, Selasa (16/6/2026).
Ia
menjelaskan, apabila seluruh persyaratan dari pemerintah kota telah dipenuhi
dan keterlambatan terjadi pada proses di tingkat pusat, DPRD siap mengambil
peran untuk membantu mendorong percepatan.
“Nanti
kalau ternyata kendalanya ada di pusat, tentu kita bisa melakukan
langkah-langkah politik. Misalnya berkoordinasi dengan teman-teman anggota DPR
RI untuk membantu mempercepat proses penerbitan izin,” ujarnya.
Menurut
Abdul Rohim, keberadaan terowongan tersebut sudah sangat dinantikan masyarakat
karena diyakini dapat membantu mengurai persoalan konektivitas dan mobilitas di
Samarinda. Karena itu, seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama
untuk mempercepat penyelesaiannya.
Ia
menegaskan bahwa upaya percepatan tidak dimaksudkan untuk mengabaikan prosedur
yang berlaku. Sebaliknya, DPRD ingin memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai
aturan namun tidak terhambat oleh persoalan birokrasi yang berlarut-larut.
“Kalau
memang prosedurnya harus dilalui, tentu kita hormati. Tetapi jangan sampai
proses yang sebenarnya bisa dipercepat justru menjadi terlalu lama sehingga
masyarakat harus menunggu lebih lama lagi,” tegasnya.
Abdul Rohim berharap komunikasi antara pemerintah kota, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat berjalan efektif sehingga izin operasional terowongan segera terbit. "Agar manfaat infrastruktur yang telah dibangun menggunakan anggaran besar tersebut dapat segera dirasakan masyarakat," pungkasnya. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
