SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda menekankan pentingnya mekanisme verifikasi yang ketat dalam penyaluran bantuan bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah tersebut dinilai penting agar program benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan dan menghindari penerima yang tidak memenuhi kriteria.
Anggota
Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan isu tersebut menjadi
salah satu pembahasan saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota
Balikpapan terkait mekanisme pelaksanaan program bedah rumah bagi MBR.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran,
tetapi juga ketepatan sasaran penerima bantuan.
"Kita
sampaikan bahwa perlu diupayakan pengawasan terhadap warga yang benar-benar
berhak mendapatkan bantuan tersebut," ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Rohim
menjelaskan, proses verifikasi harus mampu memastikan bahwa rumah yang menerima
bantuan memang masuk kategori tidak layak huni. Dengan demikian, tidak ada
warga yang sebenarnya masih memiliki kondisi rumah layak justru memperoleh
bantuan lebih dahulu dibanding masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Jangan
sampai ada warga yang mendapatkan bantuan tapi sebenarnya tidak memenuhi
kategori. Artinya rumahnya masih cukup layak dihuni, sementara ada warga lain
yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan justru belum mendapat bantuan,"
katanya.
Ia
menilai mekanisme pengawasan perlu diperkuat sejak tahap pendataan hingga
pelaksanaan di lapangan. Hal itu penting untuk menjaga akuntabilitas program
sekaligus memastikan anggaran pemerintah dimanfaatkan secara optimal.
"Karena
itu mekanisme pengawasannya juga perlu dilakukan supaya program ini benar-benar
tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang memang
membutuhkan," tegasnya.
Menurut
Rohim, evaluasi terhadap proses verifikasi selama ini juga terus menjadi
perhatian Komisi III setiap kali menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait. Berbagai masukan dari masyarakat disebut menjadi bahan
perbaikan agar pelaksanaan program bedah rumah semakin efektif.
Ia
berharap hasil diskusi bersama DPRD Kota Balikpapan dapat menjadi referensi
untuk memperkuat sistem verifikasi di masing-masing daerah.
"Agar
bantuan ini benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
yang tinggal di hunian tidak layak,"pungkas Rohim. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
