DPRD Dorong Optimalisasi PPPK Atasi Kekurangan Guru di Samarinda

SAMARINDAKekurangan tenaga pendidik akibat tingginya angka pensiun guru menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi Pemerintah Kota Samarinda. DPRD Kota Samarinda menilai optimalisasi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan kebutuhan guru akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, kondisi tersebut memang berpotensi menimbulkan kekurangan guru di sejumlah sekolah apabila tidak diimbangi dengan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.

"Yang jelas memang kalau masalah kebutuhan, dengan banyaknya guru yang pensiun tentu akan terjadi kekurangan," kata Helmi, Kamis (4/6/2026)

Ia menjelaskan bahwa keberadaan tenaga PPPK saat ini perlu dimaksimalkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah. Langkah tersebut dinilai lebih realistis di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah"Makanya kita berharap yang sekarang ada, terutama PPPK itu bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Helmi menegaskan bahwa penambahan tenaga pendidik baru tidak hanya bergantung pada kebutuhan lapangan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Setiap kebijakan rekrutmen tentu akan berdampak pada beban anggaran daerah.

Menurutnya, kondisi keuangan setiap daerah tidak sama. Bahkan di sejumlah wilayah lain terdapat pemerintah daerah yang harus melakukan penyesuaian terhadap tenaga kerja karena keterbatasan anggaran.

"Kalau Samarinda sampai saat ini posisinya masih aman. Tetapi kalau mau menambah lagi tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat terus melakukan perhitungan yang matang terkait kebutuhan guru ke depan, agar tenaga pengajar berbanding lurus antara kebutuhan dan personil yang tersedia.

"Dengan perencanaan yang tepat, kekurangan tenaga pendidik dapat diatasi tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah," pungkasnya. (adv)

Penulis: Hairil Riswan