SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda kembali menerima kunjungan kerja dari legislator daerah lain untuk sharing terkait kelembagaan. Kali ini, rombongan anggota DPRD Kabupaten Nunukan datang untuk mempelajari mekanisme penyerapan reses hingga pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD di Kota Tepian.
Wakil
Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan kunjungan tersebut lebih
banyak membahas pola pengelolaan aspirasi masyarakat serta sistem penganggaran
yang diterapkan di Samarinda.
“Mereka
ingin studi banding ke sini terkait bagaimana tata cara penyerapan reses dan
juga pokir,” ujarnya, Senin (25/5/2026)
Selain
membahas mekanisme kerja DPRD, pertemuan tersebut juga menyinggung persoalan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Celni, rombongan DPRD Nunukan menaruh
perhatian terhadap capaian PAD Samarinda yang dinilai jauh lebih tinggi
dibanding daerah mereka.
“Ada
juga ngobrol sedikit terkait PAD. Mereka mempertanyakan kenapa PAD Samarinda
bisa jauh lebih tinggi,” katanya.
Legislator
Nasdem itu menjelaskan, tingginya PAD Samarinda tidak lepas dari jumlah
penduduk yang lebih besar serta aktivitas ekonomi yang lebih padat dibanding
Nunukan. Salah satu sektor yang paling berkontribusi terhadap PAD adalah
perparkiran.
“Kita
tidak bisa memungkiri bahwa PAD kita lebih tinggi dari sektor perparkiran.
Nunukan wilayahnya luas, tapi penduduknya sedikit, jadi PAD mereka tentu lebih
rendah,” jelasnya.
Ia
menambahkan, Samarinda dalam beberapa waktu terakhir memang cukup sering
menerima kunjungan kerja dari daerah lain. Menurutnya, hal itu menunjukkan
adanya ketertarikan terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah di
Samarinda.
Meski
demikian, Celni menegaskan DPRD Samarinda tetap selektif dalam melakukan
kunjungan balasan. Ia berujar Seluruh agenda perjalanan dinas harus
mempertimbangkan kebutuhan serta pembagian tugas antaranggota dewan.
“Kita
harus berbagi tugas dengan anggota dewan yang lain. Kalau ada yang berangkat,
harus ada juga yang stay di kantor supaya aktivitas tetap berjalan,” ungkapnya.
Ia
memastikan kinerja kedewanan DPRD Kota Samarinda tidak boleh terganggu hanya
karena kunjungan kerja. Karena itu, penjadwalan keberangkatan anggota dewan selalu
diatur agar fungsi kelembagaan tetap berjalan optimal. “Kalau memang ada
kebutuhan, tentu kita berangkat. Tapi kalau tidak ada hal yang memang harus
dituju, ya mungkin tidak dilakukan,” pungkas Celni. (adv)
