SAMARINDA — Imbas Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) belakangan ini turut memengaruhi berbagai aktivitas pemerintahan daerah Kota Samarinda, termasuk belanja operasional hingga kegiatan di lingkungan DPRD Kota Samarinda.
Wakil
Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan tekanan fiskal akibat
pemotongan DBH kini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi
keberlanjutan sejumlah program daerah apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Menurutnya,
besaran pemotongan DBH yang diterima Samarinda cukup signifikan. Bahkan, ia
memperkirakan pengurangannya mencapai sekitar 40 persen dibanding sebelumnya. “Kalau
tidak salah sekitar 40 persen kita kena pemotongan,” ujarnya, Senin (25/5/2026)
Ia
menjelaskan, dampak pemotongan tersebut tidak hanya dirasakan pada satu sektor,
tetapi mulai menyentuh berbagai kebutuhan operasional pemerintahan. Efisiensi
anggaran pun kini dilakukan lebih ketat, termasuk pada kegiatan rapat, konsumsi,
hingga perjalanan dinas.
“Kegiatan
makan minum sudah berkurang, perjalanan dinas juga berkurang. Itu sangat
signifikan sekali,” katanya.
Celni
mengungkapkan, kondisi itu juga membuat DPRD Kota Samarinda lebih selektif
dalam melakukan kegiatan luar daerah. Ia menyebut, saat ini DPRD Samarinda
lebih sering melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.
Selain
membahas berbagai agenda pemerintahan, kunjungan tersebut Kata Celni turut
dimanfaatkan untuk membicarakan persoalan DBH yang terus mengalami penyesuaian
dari pusat.
“Untuk
saat ini paling banyak kunjungan kerja atau konsultasi itu ke Jakarta, karena
sekalian membahas DBH kita yang terus dipotong,” jelasnya.
Di
tengah tekanan fiskal tersebut, DPRD menilai Samarinda masih cukup terbantu
dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kenaikan PAD disebut menjadi
penopang penting agar sejumlah program prioritas daerah tetap bisa berjalan. “Untungnya
PAD kita naik, sehingga pokir kita tetap bisa berjalan dengan baik,” ungkap
Celni.
Menurutnya,
tanpa peningkatan PAD, dampak pemotongan DBH berpotensi lebih besar terhadap
pelaksanaan program pembangunan maupun kegiatan yang berasal dari pokok-pokok
pikiran DPRD.
Karena
itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat sektor-sektor
penghasil PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat perlahan
dikurangi. Celni menilai kemampuan daerah dalam memperbesar pendapatan mandiri
akan menjadi penentu stabilitas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi
anggaran nasional. “PAD ini akhirnya menjadi penutup untuk kebutuhan
program-program kita di daerah,” pungkasnya. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
