SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda menilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran masih jauh dari maksimal. Bahkan, jika dikelola secara optimal, penerimaan daerah dari sektor tersebut disebut bisa meningkat hingga tiga kali lipat.
Wakil
Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan kebocoran PAD parkir
hingga kini masih menjadi persoalan serius yang perlu segera dibenahi. “Kalau
kita benar-benar konsen di bidang perparkiran, kemungkinan PAD kita bisa jauh
lebih tinggi,” ujarnya, Selasa (26/5/2026)
Menurut
Celni, DPRD bersama pemerintah kota beberapa kali melakukan inspeksi mendadak
(sidak) untuk melihat langsung kondisi pengelolaan parkir di lapangan. Dari
hasil sidak tersebut, ditemukan adanya perbedaan cukup besar antara potensi
pendapatan parkir dengan angka yang masuk ke kas daerah.
“Beberapa
kali sidak, ada jukir yang secara lisan menyebut pendapatannya bisa sampai Rp30
juta per bulan,” katanya.
Namun,
angka penerimaan yang tercatat sebagai PAD disebut belum mencerminkan potensi
sebenarnya dari sektor perparkiran tersebut. “Tapi yang masuk ke PAD pemerintah
tidak sampai seperti itu,” ungkap Celni.
Ia
menilai praktik jukir liar menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan
kebocoran penerimaan daerah. Karena itu, pemerintah kota mulai mendorong
pembenahan sistem parkir secara menyeluruh.
Menurutnya,
penerapan sistem pembayaran digital hingga wacana parkir tahunan menjadi bagian
dari strategi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan parkir. “Kalau
pengelolaannya benar-benar dibenahi, PAD dari parkir ini bisa naik sampai 300
persen,” tegasnya.
Celni
berharap seluruh langkah pembenahan yang sedang disiapkan pemerintah kota dapat
memperkuat penerimaan daerah sekaligus memperbaiki tata kelola parkir di
Samarinda. “Makanya sekarang memang kita serius membenahi sektor perparkiran
ini,” pungkasnya. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
