Soroti Standar Kesehatan dan Limbah, DPRD Samarinda Minta Evaluasi Menyeluruh Dapur MBG

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul penutupan 12 dapur yang dinilai belum memenuhi standar. Langkah tersebut akan diawali dengan pengiriman surat kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap dapur-dapur lainnya.

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya berhenti pada 12 dapur yang telah ditutup, tetapi juga menyasar seluruh dapur MBG yang beroperasi di kota Tepian.  “Kita rencananya akan bersurat ke DLH untuk segera menindak dan melakukan penyidikan ke dapur-dapur MBG yang lain, tidak hanya 12 itu,” ujarnya, Kamis (23/4/2026)

Menurutnya, aspek yang menjadi perhatian utama meliputi standar kesehatan, pengelolaan limbah, hingga kelayakan operasional secara keseluruhan. “Apakah sudah memenuhi standar kesehatan, standar limbah, dan sebagainya. Kalau tidak, kita minta daftarnya dan sementara harus ditutup dulu sambil mereka melengkapi,” tegasnya.

Celni juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak sembarangan membuka dapur tanpa mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan, baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. “Jangan asal buka, jangan asal menentukan tempat tanpa memperhitungkan risiko, baik untuk lingkungan maupun masyarakat,” katanya.

Ia berharap evaluasi ini dapat memastikan program MBG berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. “Kami ingin pastikan program MBG di daerah berjalan baik,” ucap dia. (adv)

Penulis: Hairil Riswan