Pilkada Lewat DPRD Dinilai Hemat Anggaran, Legislator Samarinda Sebut Fungsi Pengawasan Lebih Kuat

SAMARINDA – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak hanya dikaitkan dengan aspek politik, tetapi juga efisiensi anggaran negara. DPRD Kota Samarinda menilai sistem tersebut berpotensi menghemat biaya pemilu dalam jumlah besar.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebut pelaksanaan pemilihan langsung membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari pencetakan surat suara hingga logistik lainnya.

Menurutnya, jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, jumlah kebutuhan logistik akan jauh lebih kecil karena hanya melibatkan anggota legislatif. “Kalau di DPRD, misalnya hanya 45 anggota, berarti hanya butuh puluhan kertas suara. Sangat jauh berbeda,” jelasnya, Rabu (22/4/2026)

Ia menilai, anggaran besar yang selama ini digunakan untuk pemilu bisa dialihkan ke sektor pembangunan yang lebih langsung dirasakan masyarakat, seperti infrastruktur dan pelayanan publik.

Selain efisiensi, ia juga menyoroti aspek pengawasan. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka fungsi kontrol terhadap eksekutif akan lebih kuat. Karena, kepala daerah memiliki hubungan langsung dengan DPR sebagai pihak yang memilihnya, sehingga mekanisme evaluasi dinilai lebih efektif. “Pengawasannya bisa lebih mudah, karena ada hubungan langsung antara DPRD dan kepala daerah,” ujarnya.

Namun, ia juga mengakui bahwa sistem ini memiliki sisi negatif, terutama terkait berkurangnya keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih pemimpin. Namun,  masyarakat tetap memiliki peran melalui pemilihan anggota DPRD sebagai perwakilan yang diberi mandat untuk menentukan kebijakan, termasuk memilih kepala daerah.

"Tetapi, apapun sistem yang diterapkan ke depan, yang terpenting adalah bagaimana memastikan kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas," pungkas Samri. (adv)

Penulis: Hairil Riswan