SAMARINDA – Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda tengah menghadapi gejolak aksi 21 April 2026 sebagai imbas tuntutan ketidakpuasan rakyat dengan kinerja pemerintah provinsi Kaltim saat ini. Namun ada pihak yang menyebut aksi tersebut disinyalir ditunggangi kubu kalah Pilkada Kaltim 2024 lalu.
Menanggapi
hal tersebut, anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Samarinda, Anhar SK, menegaskan
PDIP yang notabene merupakan partai pengusung kalah Pilkada Kaltim 2024 tidak
mengamini tudingan itu. Karena secara kelembagaan partai telah memiliki
mekanisme perjuangan yang jelas dan tidak melalui mobilisasi massa. “Perjuangan
kami itu melalui jalur konstitusional, bukan lewat gerakan seperti yang terjadi
sekarang,” ujarnya, Selasa (21/4/2026)
Anhar
menjelaskan, PDIP menyalurkan aspirasi masyarakat melalui lembaga resmi, yakni
DPRD. Sebagai partai yang memiliki perwakilan di legislatif, fungsi tersebut
menjadi jalur utama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. "Jadi kita
berjuang bersama, rakyat di japan dengan demo, kita di legislatif dengan
koridor yang ada," terang Anhar.
Anhar
turut menyebut, kader PDIP telah diimbau untuk tidak membawa atribut partai
maupun mengatasnamakan partai jika memang hendak bergabung dalam aksi tersebut.
Imbauan itu tertuang dalam arahan internal yang juga menekankan pentingnya
menjaga keselamatan serta tetap fokus pada kerja-kerja kerakyatan. “Sudah jelas
arahannya, kader tidak boleh membawa simbol partai dalam aksi,” katanya.
Menurut
Anhar, sikap tersebut merupakan bentuk komitmen PDIP dalam menjalankan
demokrasi sesuai prinsip yang berlaku, yakni melalui mekanisme sah dan
terstruktur. Kritik terhadap pemerintah tetap dilakukan, namun melalui fungsi
yang dimiliki di legislatif. “Kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada
rakyat, kami sampaikan lewat DPRD,” tegasnya.
Terkait
anggapan bahwa aksi tersebut digerakkan oleh pihak-pihak yang kalah dalam
kontestasi politik 2024, Anhar memilih tidak berspekulasi lebih jauh. Namun,
PDIP telah menerima hasil pemilu dan kini menjalankan peran sebagai pengawas
kebijakan melalui jalur legislatif. “Kami sudah menerima hasilnya, sekarang
fokus menjalankan fungsi kami di parlemen,” ucap dia. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
