SAMARINDA – Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda menjadi sorotan DPRD setelah ditemukan sejumlah pelaksanaan yang dinilai tidak optimal. Evaluasi terhadap program ini mengungkap adanya kegiatan yang lebih bersifat seremonial dibandingkan substantif.
Anggota
Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengungkapkan bahwa berdasarkan data
tahun 2023, terdapat 20 Kampung KB yang tercatat. Namun, realisasi kegiatan
yang berjalan secara nyata hanya sebagian kecil. “Dari 20 Kampung KB, yang
benar-benar berjalan itu hanya lima. Sisanya lebih banyak seremonial,”
ungkapnya, Selasa (28/4/2026)
Ia
menjelaskan, sejumlah program yang seharusnya menyentuh masyarakat secara
langsung justru hanya diwujudkan dalam bentuk simbolis seperti pemasangan plang
dan baliho.
Kondisi
tersebut, menurut Anhar, juga berkaitan dengan temuan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun yang sama. “Ini
salah satu yang perlu dibenahi. Anggarannya ada, tapi realisasinya tidak
maksimal,” tegasnya.
Ia menilai, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar program Kampung KB benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas. Pembenahan ini juga menjadi penting agar ke depan tidak terjadi pengurangan anggaran akibat rendahnya kualitas pelaksanaan program.
Anhar
pun mendorong agar dinas terkait melakukan perbaikan menyeluruh, baik dari sisi
perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan. “Kalau programnya tidak jelas,
wajar kalau anggaran ikut dikoreksi,” tutupnya. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
%20ke-40,%20bulan%20Oktober%20lalu..jpg)
