DPRD Soroti Sistem Keuangan Pemkot Samarinda

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam rapat hearing bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang digelar di ruang rapat gabungan lantai I DPRD Kota Samarinda, Senin (27/4/2025). Dalam pertemuan tersebut, dewan menemukan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai terus berulang dari tahun ke tahun.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan bahwa pembahasan bersama BPKAD menunjukkan adanya kendala pada proses rekonsiliasi belanja dan mekanisme pencairan anggaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kedua aspek ini disebut menjadi titik lemah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menilai, persoalan tersebut bukan hal baru, melainkan terus terjadi tanpa adanya perbaikan signifikan. Bahkan, memasuki tahun anggaran 2026, masalah yang sama masih kembali ditemukan. “Kalau kita lihat dari 2025 ke 2026 ini, sudah mau masuk satu semester, ternyata masalah yang sama masih muncul. Ini soal rekonsiliasi belanja dan SP2D,” ujar Iswandi.

Menurutnya, dari hasil klarifikasi yang dilakukan, akar persoalan tidak hanya disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, tetapi juga terletak pada sistem administrasi keuangan yang belum berjalan optimal. “Ternyata banyak masalah itu di sistem. Jadi bukan hanya faktor orang, tapi memang sistemnya yang harus dibenahi,” tegasnya.

Iswandi menekankan bahwa pembenahan sistem keuangan menjadi hal mendasar yang tidak bisa ditunda. Tanpa adanya perbaikan menyeluruh, potensi terjadinya kendala administratif akan terus berulang dan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya berfokus pada capaian serapan anggaran semata, tetapi turut memperhatikan kualitas pengelolaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran. “Jangan hanya bicara serapan. Kalau sistemnya bermasalah, hasilnya juga tidak akan maksimal,” katanya.

DPRD Kota Samarinda memastikan akan terus mengawal perbaikan sistem keuangan daerah, guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih optimal di Kota Samarinda. (adv)

Penulis: Hairil Riswan