DPRD Samarinda Terima Kunker DPRD Tarakan

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menerima kunjungan kerja DPRD Kota Tarakan yang secara khusus ingin mempelajari sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pengelolaan sampah hingga skema bantuan anggaran di tingkat Rukun Tetangga (RT).

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar membenarkan adanya kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, dan berlangsung dalam suasana diskusi terbuka.

“Kemarin Kami menerima kunjugan kerja DPRD Kota Tarakan, Kita saling bertukar pengalaman terkait tantangan pembangunan perkotaan dan peningkatan pelayanan masyarakat," ungkap Deni, Selasa (28/4/2026)

Deni berujar bahwa salah satu topik utama yang menjadi perhatian rombongan Tarakan adalah program bantuan dana RT yang dinilai cukup progresif di Samarinda. "Di kita itu ada Rp100 juta per RT per tahun. Kalau di mereka itu ada Rp50 juta. Jadi dari segi jumlah pun sudah berbeda,” jelas Deni.

Ia menyebutkan, dengan jumlah sekitar 2.000 RT di Samarinda, total anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut hampir mencapai Rp200 miliar setiap tahun. Besaran itu, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat.

Menurut Deni, kemampuan Samarinda dalam mengalokasikan anggaran tersebut tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah yang relatif lebih kuat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda saat ini hampir menyentuh Rp1,2 triliun, sementara Tarakan berada di kisaran Rp150 miliar.

Selain dana RT, persoalan pengelolaan sampah turut menjadi bahan diskusi yang cukup mendalam. DPRD Tarakan ingin mengetahui strategi yang diterapkan Samarinda dalam menangani persoalan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks.

"Forum seperti ini menjadi ruang penting untuk saling belajar antar daerah. Tidak hanya berbagi keberhasilan, tetapi juga mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi," jelas Deni.

Meski memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar, ia mengakui Samarinda tetap dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. APBD yang sebelumnya berada di angka Rp5,8 triliun kini harus disesuaikan menjadi sekitar Rp3,5 triliun.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penyesuaian tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Di tengah efisiensi ini, kami tetap memastikan standar pelayanan minimal tetap terpenuhi, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, turut dibahas pula komposisi penggunaan dana RT, terutama keseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik dan program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran.

Melalui kunjungan ini, DPRD Samarinda berharap hubungan antardaerah semakin erat dan dapat berlanjut pada kerja sama konkret. "Juga sempat dibahas rencana kunjungan balasan ke Tarakan guna melihat langsung praktik pembangunan disana," pungkasnya. (adv)

Penulis: Hairil Riswan