SAMARINDA – Upaya menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memasuki pembahasan lebih lanjut oleh DPRD Kota Samarinda. Hal ini mencuat dalam rapat hearing Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Selasa (28/4/2026).
Rapat
yang berlangsung sejak pukul 13.30 Wita tersebut membahas pentingnya penguatan
sosialisasi berbagai program pemerintah, termasuk agenda nasional sensus
ekonomi yang akan dilaksanakan tahun ini. DPRD menilai, keberhasilan sensus
sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha.
Ketua
Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronni Pasie, mengungkapkan bahwa
pihaknya menerima kunjungan dari pihak terkait pelaksanaan sensus dan diminta
turut mengambil peran aktif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
“Pada
prinsipnya mereka datang untuk meminta dukungan, khususnya dari DPRD Kota
Samarinda, agar bisa ikut membantu mensosialisasikan sensus ekonomi ini kepada
masyarakat,” ujar Novan.
Novan
berujar, cakupan sensus ekonomi sangat luas, menyasar seluruh pelaku usaha
tanpa terkecuali. Mulai dari sektor mikro, kecil, menengah, hingga pelaku usaha
besar diharapkan dapat terdata secara menyeluruh.
“Yang
disasar itu seluruh pelaku ekonomi, baik mikro, kecil, menengah, sampai yang
besar. Jadi memang perlu upaya bersama agar informasi ini benar-benar sampai,”
jelasnya.
Menurut
Novan, sosialisasi yang masif menjadi kunci agar partisipasi masyarakat dapat
optimal. Tanpa pemahaman yang baik, dikhawatirkan banyak pelaku usaha yang
tidak terlibat atau bahkan tidak mengetahui pentingnya sensus tersebut.
Lebih
jauh, ia menekankan bahwa hasil sensus ekonomi tidak hanya berhenti sebagai
data statistik semata, melainkan menjadi dasar penting dalam penyusunan
kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Kita
berharap data yang dihasilkan nanti bisa memberikan dampak nyata bagi pengambil
kebijakan, sehingga program pemerintah ke depan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Novan
juga menjelaskan, sensus ekonomi merupakan bagian dari siklus sensus nasional
yang dilakukan secara berkala. Selain sensus ekonomi, terdapat sensus penduduk
dan sensus pertanian yang masing-masing memiliki jadwal pelaksanaan tersendiri.
“Kalau
sensus penduduk itu dilaksanakan setiap 10 tahun, kemudian sensus pertanian
juga punya siklusnya sendiri. Nah, tahun ini kita masuk pada sensus ekonomi
yang memang sudah menjadi agenda nasional,” paparnya.
Ia
menambahkan, data yang dihasilkan nantinya tidak hanya bermanfaat bagi
pemerintah, tetapi juga bagi sektor swasta dan masyarakat luas dalam melihat
perkembangan ekonomi daerah secara lebih terukur.
“Data
ini nantinya bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga bisa diakses oleh swasta
dan masyarakat untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi di Kota Samarinda
dalam kurun waktu tertentu,” katanya.
Dengan
dukungan lintas sektor, DPRD Samarinda berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang komprehensif.
"Data
tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat dalam merancang kebijakan pembangunan
yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan di Kota Samarinda," pungkasnya.
(hr)
Penulis:
Hairil Riswan
