SAMARINDA – Ancaman lonjakan jumlah penduduk di Kota Samarinda pada tahun 2030 mulai menjadi perhatian serius DPRD. Minimnya dukungan terhadap program keluarga berencana (KB) dinilai dapat memperparah kondisi tersebut.
Anggota
Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengingatkan bahwa kegagalan dalam
mengendalikan pertumbuhan penduduk akan berdampak luas terhadap berbagai sektor
pembangunan. “Kalau terjadi ledakan penduduk, APBD kita bisa jebol. Dampaknya
ke mana-mana,” ujarnya, Selasa (28/4/2026)
Ia
menyebutkan, peningkatan jumlah penduduk secara signifikan akan berpengaruh
pada beban pembiayaan daerah, mulai dari sektor kesehatan, pembiayaan BPJS,
hingga penyediaan lapangan kerja.
Menurutnya,
tanpa intervensi yang kuat melalui program KB, pemerintah akan menghadapi
tekanan besar dalam menjaga keseimbangan pembangunan. “Ini menyangkut
kesehatan, ekonomi, tenaga kerja. Semua akan terdampak,” jelas Anhar.
Ia
menilai, peran dinas yang menangani KB sangat vital dalam mengantisipasi
potensi ledakan penduduk tersebut. Namun, peran itu tidak akan optimal tanpa
dukungan anggaran.
Anhar
menegaskan bahwa pengendalian penduduk bukan hanya isu demografi, tetapi juga
bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah
kota mesti memberikan perhatian lebih terhadap program KB sebagai investasi
jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Samarinda. “Dinas ini punya peran
penting untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk. Jangan dianggap sepele,”
pungkasnya. (adv)
Penulis:
Hairil Riswan
