Anhar SK : Kami Mengingatkan Bukan Menjatuhkan

SAMARINDA – Sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah disebut sebagai bagian dari garis perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini ditegaskan Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Samarinda, Anhar SK.

Ia menyebut, kader PDIP yang duduk di lembaga legislatif memang ditugaskan untuk aktif mengawal kebijakan, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi. Kritik yang disampaikan bukan tanpa dasar, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat. “Kalau ada ketidakadilan atau kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, itu memang harus dikritisi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026)

Anhar menjelaskan, fungsi pengawasan menjadi salah satu peran utama legislatif. Dalam konteks ini, kader PDIP didorong mencermati arah kebijakan, termasuk pengelolaan anggaran daerah. Keberpihakan APBD terhadap masyarakat menjadi indikator penting yang harus terus dikawal oleh DPRD. “Kalau anggaran tidak menyentuh rakyat, tentu kita harus bersuara,” tegasnya.

Selain pengawasan, ia juga menyinggung fungsi legislasi yang harus menghasilkan regulasi yang berpihak pada kepentingan publik. Sikap kritis bukan berarti berseberangan secara politik, melainkan bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. “Kami ini mengingatkan, bukan menjatuhkan,” katanya.

Dia menambahkan, sikap tersebut berlaku secara menyeluruh bagi kader PDIP di berbagai tingkatan legislatif, sebagai bentuk konsistensi garis partai. Dengan demikian, peran partai dalam mengawal kebijakan publik dapat berjalan secara sistematis dan terarah. “Ini memang sudah menjadi mandat partai kepada kami,” pungkasnya. (adv)

Penulis: Hairil Riswan