SAMARINDA – Sebanyak 1.700 personel gabungan disiapkan mengawal aksi unjuk rasa di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa, 21 April 2026 mendatang. Massa rencananya akan memusatkan aksi di dua lokasi utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Kapolda Kaltim, Irjen
Endar Priantoro, menjelaskan bahwa pengamanan ini melibatkan personel internal
kepolisian yang didukung oleh TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga pemadam
kebakaran (Damkar).
"Massa dijadwalkan bergerak mulai pukul 10.00 WITA dari titik awal di DPRD, kemudian berlanjut ke Kantor Gubernur. Dua lokasi tersebut menjadi fokus utama pengamanan kami," ujar Irjen Endar, Jumat (17/4/2026).
Pendekatan Humanis dan
Fasilitasi Aspirasi
Irjen Endar menegaskan
bahwa aparat akan menggunakan pendekatan humanis serta mengedepankan langkah
preemtif dan preventif. Tindakan tegas atau represif hanya akan diambil sebagai
pilihan terakhir jika terjadi pelanggaran hukum atau gangguan ketertiban umum.
Pihak kepolisian juga
menyatakan kesiapannya untuk menjembatani komunikasi antara massa aksi dengan
pihak berwenang. "Kami siap memfasilitasi perwakilan massa untuk
menyampaikan aspirasi langsung ke DPRD maupun pemerintah provinsi agar
komunikasi berjalan efektif," tambahnya.
Waspadai Penyusup dan
Hoaks
Dalam arahannya,
Kapolda mengingatkan koordinator lapangan agar mewaspadai adanya penyusup yang
berniat memicu kericuhan. Ia juga meminta peserta aksi untuk tetap menghormati
hak masyarakat lain yang sedang beraktivitas agar arus lalu lintas dan kegiatan
publik tidak terganggu total.
Selain pengamanan di
lapangan, Polda Kaltim turut memelototi aktivitas di ruang digital melalui tim
patroli siber. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran disinformasi
atau provokasi yang melanggar UU ITE menjelang hari H.
"Masyarakat harus
bijak menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi informasi yang belum
jelas kebenarannya," imbau Irjen Endar.
Sebelumnya, jajaran
Polda Kaltim telah melakukan pertemuan silaturahmi dengan berbagai tokoh
masyarakat dan organisasi keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan Dewan
Masjid. Seluruh pihak sepakat untuk menjaga kondusivitas Bumi Etam agar tetap
damai dan tertib selama penyampaian aspirasi berlangsung. (dtc/nk)
