TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus menjadikan kritik dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD 2026 sebagai momentum memperbaiki kualitas kerja. Pandangan dewan merupakan masukan konstruktif yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Setiap catatan yang disampaikan fraksi bukan sekadar bagian dari
prosedur pembahasan anggaran, tetapi gambaran nyata mengenai kondisi pelayanan
publik dan efektivitas program pembangunan yang harus dibenahi,” ungkap Sri
Juniarsih usai rapat paripurna yang memuat pendapat akhir fraksi, kemarin.
Saat penyampaian pendapat akhir fraksi, sejumlah fraksi di DPRD Berau menggarisbawahi masalah ketepatan sasaran anggaran, capaian program yang belum optimal, serta pelayanan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.
“Semua saran,
kritikan, hingga usulan yang disampaikan dewan akan menjadi perhatian
pemerintah. Ini bukan sesuatu yang kami abaikan, tetapi masukan yang wajib
ditindaklanjuti bersama,” jelasnya.
Menurut dia, poin-poin evaluasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada
sektor yang membutuhkan pembenahan baik di bidang infrastruktur, pelayanan
publik, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, APBD harus dikelola
secara efektif agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga.
“APBD bukan hanya kumpulan angka. Ini adalah alat untuk mendorong
pembangunan dan menentukan arah kemajuan Berau. Masukan dari fraksi justru
memberikan dorongan bagi kami untuk memperbaiki bagian yang masih belum
maksimal,” jelas dia.
Bupati Berau memberi arahan khusus kepada kepala perangkat daerah agar tidak menganggap remeh kritik dewan. Seluruh jajaran mesti memastikan setiap masukan menjadi pemicu untuk meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan program.
“Saya ingin seluruh kepala perangkat daerah menjadikan
masukan dan kritik itu sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih baik, sesuai
tugas dan tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.
Dia menekankan pentingnya respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat dan
penggunaan anggaran lebih transparan serta tepat sasaran. Kerjasama antara eksekutif dan legislatif
harus terus diperkuat agar pembangunan tahun 2026 bisa berjalan dengan lebih
efektif.
“Kami melihat masukan DPRD sebagai bentuk kepedulian bersama untuk
memajukan daerah. Pemerintah akan terus bersinergi agar program-program yang
direncanakan pada 2026 dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan
terbuka,” ungkap dia. (iz/nk/adv)

