TANJUNG REDEB - Supaya roda pemerintahan bisa berjalan baik, perlu ada etika dan komunikasi yang sehat antara sesama aparatur dan pelaku usaha. Tata kelola pemerintahan baik (good governance) sangat bergantung pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Khususnya bidang pengadaan barang dan jasa.
“Keberhasilan sistem pengadaan bukan hanya diukur seberapa cepat
prosesnya berjalan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Tanpa komunikasi sehat dan beretika, maka interaksi tidak akan bisa berjalan
secara profesional,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, beberapa waktu
lalu.
Dia menekankan, bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu,
dibutuhkan sinergi antara pemerintah sebagai pengguna anggaran dan penyedia
sebagai mitra kerja, agar setiap kegiatan pengadaan berjalan transparan,
efisien, dan tepat sasaran. “Bersama-sama kita memastikan bahwa setiap rupiah
uang rakyat yang dibelanjakan melalui sistem pengadaan benar-benar memberikan
manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Gamalis menambahkan bahwa pengadaan yang baik tidak hanya mendukung
terciptanya pemerintahan bersih, tetapi mampu menjadi penggerak utama
pertumbuhan ekonomi daerah. “Melalui proses akuntabel dan kompetitif,
diharapkan pelaku usaha lokal semakin berdaya dan mampu bersaing secara sehat,”
katanya.
Selain menyoroti aspek profesionalisme, Gamalis mengingatkan pentingnya
nilai integritas dalam setiap tahapan pengadaan. Seluruh peserta pelatihan diharapkan
dapat menjadi contoh dalam menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran di
lapangan.
“Pemerintah Kabupaten Berau, akan terus memberikan dukungan terhadap
peningkatan kompetensi para pejabat pengadaan dan penyedia jasa. Termasuk
melalui pelatihan, sertifikasi, serta penguatan regulasi yang sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ungkap Gamalis. (mel/nk/adv)
%20ke-40,%20bulan%20Oktober%20lalu..jpg)
