TANJUNG REDEB – Kondisi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Berau yang mengalami overload telah sampai ke Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. Bahkan, ditemui beberapa waktu lalu, Wagub menyebut jika soal SLB Berau ini telah masuk di meja kerjanya.
Seno Aji mengungkapkan bahwa permasalahan SLB ini sudah masuk dalam
agenda prioritas pemerintah provinsi. Saat ini, program penanganan sedang
disiapkan, dengan rencana pelaksanaan mulai tahun 2026.
“Datanya sudah kami terima, mudah -mudahan tidak ada perubahan. Tapi
dengan adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD),
tentu bisa ada penyesuaian. Kita lihat lagi nanti,” jelasnya beberapa waktu
lalu.
SLB Berau kini membutuhkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan
sekolah baru. Kebutuhan ini telah diajukan dan mendapat dukungan penuh dari
Pemerintah Kabupaten Berau, yang berkomitmen memfasilitasi seluruh prosesnya.
Proposal permintaan lahan dari pihak SLB juga telah diserahkan sebagai langkah
awal percepatan pembangunan tersebut. Namun, pembangunan fasilitas baru perlu
dilakukan secara bertahap.
“Untuk mempercepat proses ini kita harus bertahap. Yang penting overload
ini berkurang dulu, baru setelah itu kita garap yang benar,” tegas Seno.
Pemprov Kaltim berencana memprioritaskan pengurangan tingkat kepadatan
siswa terlebih dahulu sebelum masuk ke pembangunan fasilitas penuh. Langkah ini
dinilai penting agar penanganan tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran.
Seno Aji berharap program ini dapat berjalan sesuai rencana agar
siswa-siswa berkebutuhan khusus di Berau dapat memperoleh fasilitas pendidikan
yang lebih layak dan aman.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Berau Gamalis menegaskan akan
mengawal hal ini. Apalagi kebutuhan gedung baru sudah menjadi urgensi yang
tidak bisa ditawar lagi. "Kita tunggu nanti hasil kajiannya seperti apa.
Kalau memang bisa di tahun depan untuk perencanaan gedung yang baru maka akan
kita upayakan agar bisa terealisasi," katanya.
Gamalis mendukung penuh langkah Pemprov Kaltim mempercepat rencana
pembangunan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus ini. “Semoga
secepatnya ya. Karena setiap tahunnya jumlah peserta didik SLB ini juga terus
bertambah, sehingga membutuhkan sarana yang juga lebih memadai,” pungkasnya.
Terkait lokasi pembangunan, dia menjelaskan jika penentuan titik lahan
pastinya masih menunggu hasil verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) bersama Dinas Pendidikan. (mel/nk/adv)
