TANJUNG REDEB – Untuk memperkuat integritas
dan pencegahan penyimpangan di tingkat pemerintahan akar rumput, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Berau mulai menerapkan aturan lebih ketat bagi perangkat
kampung. Salah satunya, kewajiban tes
kesehatan berkala. Termasuk pemeriksaan urin bagi seluruh Kepala Kampung dan
aparat di bawahnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa aturan
tersebut bukan sekadar himbauan, tetapi langkah strategis mencegah kasus-kasus
yang pernah mencoreng nama baik daerah. Seperti belum lama ini, seorang kepala kampung
terjerat kasus narkotika, sehingga evaluasi sistem pengawasan perlu diperkuat.
“Tes urin memang harus dilakukan. Ini bagian dari upaya kita untuk menekan
potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan kampung,” ucap Sri
Juniarsih, kemarin.
Selain itu, Sri Juniarsih menyoroti maraknya kasus judi
online (judol). Kasus itu turut menyeret orang-orang dari berbagai profesi,
termasuk aparatur pemerintahan. Karena itu, seluruh Aparatur Sipil
Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Berau diminta menjauhi praktik tersebut.
“Sudah banyak contoh ASN di luar daerah yang terjerat hutang dan bahkan melakukan tindakan kriminal karena kecanduan judi online. Karena itu saya minta seluruh ASN untuk tidak terlibat aktivitas judol,” tandas Sri Juniarsih. (iz/nk/adv)
